Hamas Tolak Resolusi Pembentukan Negara Palestina di PBB
Hamas Tolak Resolusi Pembentukan Negara Palestina di PBB
A
A
A
GAZA - Hamas bergabung dengan beberapa kelompok di Palestina yang menolak tawaran Presiden Otorita Palestina Mahmoud Abbas untuk pembentukan negara Palestina di Dewan Keamanan PBB.
Juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan bahwa rancangan resolusi yang diajukan kepada Dewan Keamanan PBB pekan lalu--yang salah satunya seruan pembentukan sebuah negara Palestina dengan wilayah pra-1967--, tidak mewakili rakyat Palestina.
”Resolusi ini memiliki tidak memiliki cakupan nasional,” kata Abu Zuhri, yang menurutnya, banyak kelompok di Palestina telah menolak upaya Abbas itu.
Abu Zuhri meminta Abbas untuk menarik rancangan resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Para kritikus Abbas berpendapat bahwa rancangan resolusi, yang menyerukan penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah Palestina pra-1967 dan pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, tidak memenuhi aspirasi politik rakyat Palestina.
Pemimpin Fatah yang mendekam ditahanan, Marwan Barghouti, juga mempersoalkan teks resolusi dan meminta pemimpin Otoritas Palestina (PA) merevisi secepatnya secara komprehensif.
Barghoutimengkritik kesiapan PA untuk melakukan pertukaran lahan dengan Israel. Sebab, hal itu akan merusak hak Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri atas hak negara yang berdaulat. Dia memperingatkan, bahwa Israel akan memanfaatkan konsep pertukaran lahan untuk melegalkan pemukiman.
Dia juga mengkritik tidak adanya referensi dalam resolusi itu terkait nasib warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel dan nasib Jalur Gaza yang diblokade Israel. ”Kita harus menghentikan negosiasi dengan diri kita sendiri tanpa hasil apapun,” kata Barghouti.
Tayseer Khaled, anggota Komite Eksekutif PLO dan pemimpin Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina, juga mengkritik rancangan resolusi dan menyerukan kepemimpinan PA untuk menarik resolusi itu dari Dewan Keamanan.
”Rancangan resolusi itu tidak dibahas oleh badan PLO dan dengan demikian tidak memiliki keterwakilan politik dan nasional," katanya, seperti dikutip Jerusalem Post, semalam.
Juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan bahwa rancangan resolusi yang diajukan kepada Dewan Keamanan PBB pekan lalu--yang salah satunya seruan pembentukan sebuah negara Palestina dengan wilayah pra-1967--, tidak mewakili rakyat Palestina.
”Resolusi ini memiliki tidak memiliki cakupan nasional,” kata Abu Zuhri, yang menurutnya, banyak kelompok di Palestina telah menolak upaya Abbas itu.
Abu Zuhri meminta Abbas untuk menarik rancangan resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Para kritikus Abbas berpendapat bahwa rancangan resolusi, yang menyerukan penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah Palestina pra-1967 dan pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, tidak memenuhi aspirasi politik rakyat Palestina.
Pemimpin Fatah yang mendekam ditahanan, Marwan Barghouti, juga mempersoalkan teks resolusi dan meminta pemimpin Otoritas Palestina (PA) merevisi secepatnya secara komprehensif.
Barghoutimengkritik kesiapan PA untuk melakukan pertukaran lahan dengan Israel. Sebab, hal itu akan merusak hak Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri atas hak negara yang berdaulat. Dia memperingatkan, bahwa Israel akan memanfaatkan konsep pertukaran lahan untuk melegalkan pemukiman.
Dia juga mengkritik tidak adanya referensi dalam resolusi itu terkait nasib warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel dan nasib Jalur Gaza yang diblokade Israel. ”Kita harus menghentikan negosiasi dengan diri kita sendiri tanpa hasil apapun,” kata Barghouti.
Tayseer Khaled, anggota Komite Eksekutif PLO dan pemimpin Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina, juga mengkritik rancangan resolusi dan menyerukan kepemimpinan PA untuk menarik resolusi itu dari Dewan Keamanan.
”Rancangan resolusi itu tidak dibahas oleh badan PLO dan dengan demikian tidak memiliki keterwakilan politik dan nasional," katanya, seperti dikutip Jerusalem Post, semalam.
(mas)
Explore More