Tolak Kebijakan, Netanyahu Pecat Dua Menteri
Rabu, 03 Desember 2014 - 07:47 WIB
Tolak Kebijakan, Netanyahu Pecat Dua Menteri
A
A
A
YARUSALEM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dikabarkan memecat dua menterinya karena menolak kebijakan yang akan diambil Netanyahu. Pemimpin Negeri Zionis tersebut menegaskan, selama dia memimpin, tidak ada yang boleh menjadi oposisi di pemerintahannya.
"Saya tidak akan mentolerir setiap oposisi dalam pemerintahan saya," ucap Netanyahu. "Saya tidak akan menerima ada menteri yang menolak atau bahkan menyerang kebijakan dan kepala pemerintahan dari dalam," imbuhnya.
Melansir Channel News Asia, Rabu (3/12/2014), dua menteri yang dipecat adalah dua menteri utama dalam pemerintahannya, yakni Menteri Keuangan Yair Lapid dan Menteri Kehakiman Tzipi Livni. Keduanya memang dikenal kerap melontarkan kritik terhadap kebijakan Netanyahu.
Netanyahu juga dikabarkan akan segera membubarkan parlemen Israel atau Knesset, dan menyerukan pemilihan umum parlemen dini guna memilih anggota parlemen baru. Pembubarkan parlemen ini sendiri mendapat persetujuan dari seluruh anggota parlemen.
Israel saat ini tengah diguncang krisis politik dengan banyaknya kritik baik dari lawan politik, atau dari masyarakat Israel terhadap Netanyahu. Krisis ini dimulai paska Netanyahu mengajukan rancangan undang-undang untuk menjadikan Israel sebagai negara khusus warga Yahudi.
"Saya tidak akan mentolerir setiap oposisi dalam pemerintahan saya," ucap Netanyahu. "Saya tidak akan menerima ada menteri yang menolak atau bahkan menyerang kebijakan dan kepala pemerintahan dari dalam," imbuhnya.
Melansir Channel News Asia, Rabu (3/12/2014), dua menteri yang dipecat adalah dua menteri utama dalam pemerintahannya, yakni Menteri Keuangan Yair Lapid dan Menteri Kehakiman Tzipi Livni. Keduanya memang dikenal kerap melontarkan kritik terhadap kebijakan Netanyahu.
Netanyahu juga dikabarkan akan segera membubarkan parlemen Israel atau Knesset, dan menyerukan pemilihan umum parlemen dini guna memilih anggota parlemen baru. Pembubarkan parlemen ini sendiri mendapat persetujuan dari seluruh anggota parlemen.
Israel saat ini tengah diguncang krisis politik dengan banyaknya kritik baik dari lawan politik, atau dari masyarakat Israel terhadap Netanyahu. Krisis ini dimulai paska Netanyahu mengajukan rancangan undang-undang untuk menjadikan Israel sebagai negara khusus warga Yahudi.
(esn)
