Ketika Suara di Israel Terpecah
A
A
A
YARUSALEM - Rencana Israel untuk mempraktikan aturan mengenai penggunaan moda transportasi berbeda, antara warga Israel dengan warga Palestina di Tepi Barat yang hendak bekerja di Israel, ternyata turut mendapatkan penolakan dari sisi Israel sendiri.
Melansir Russia Today, Sabtu (1/11/2014), isu yang dilemparkan Menteri Pertahanan Israel Moshe Ya'alon itu ditolak oleh Menteri Kehakiman Israel Tzipi Livni. Dirinya menilai ide ini merupakan sebuah bentuk diskriminasi terhadap warga Palestina yang hendak bekerja di Israel.
“Ini benar-benar memuakan. Klaim bahwa mereka (penghuni pemukiman Yahudi) membutuhkan bus sendiri, karena ada warga Palestina yang tidak memberikan tempat duduk bagi orang tua atau adanya sikap kurang baik pada mereka, adalah diskriminasi, ini adalah praktek apartheid,” ucap Livni.
"Itu sesuatu yang tidak dapat saya terima, dan saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menolak usulan itu,” ucapnya. "Ini adalah sebuah bentuk diskriminasi yang dilarang oleh hukum Israel,” Livni menambahkan.
Hal senada juga diutarakan oleh pasukan khusus Israel (IDF) yang bekerja di perbasatan antara Tepi Barat dan Yarusalem. Menurut mereka ide seperti ini sebenarnya tidak perlu muncul, karena warga Palestina yang bekerja di Israel bukanlah sebuah ancaman.
Perdebatan mengenai hal ini masih terjadi di Israel. Isu mengenai pemisahan transportasi ini sendiri sejatinya sudah mulai dibahas oleh Kementerian Perhubungan Israel sejak pertengahan 2012 lalu.
Melansir Russia Today, Sabtu (1/11/2014), isu yang dilemparkan Menteri Pertahanan Israel Moshe Ya'alon itu ditolak oleh Menteri Kehakiman Israel Tzipi Livni. Dirinya menilai ide ini merupakan sebuah bentuk diskriminasi terhadap warga Palestina yang hendak bekerja di Israel.
“Ini benar-benar memuakan. Klaim bahwa mereka (penghuni pemukiman Yahudi) membutuhkan bus sendiri, karena ada warga Palestina yang tidak memberikan tempat duduk bagi orang tua atau adanya sikap kurang baik pada mereka, adalah diskriminasi, ini adalah praktek apartheid,” ucap Livni.
"Itu sesuatu yang tidak dapat saya terima, dan saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menolak usulan itu,” ucapnya. "Ini adalah sebuah bentuk diskriminasi yang dilarang oleh hukum Israel,” Livni menambahkan.
Hal senada juga diutarakan oleh pasukan khusus Israel (IDF) yang bekerja di perbasatan antara Tepi Barat dan Yarusalem. Menurut mereka ide seperti ini sebenarnya tidak perlu muncul, karena warga Palestina yang bekerja di Israel bukanlah sebuah ancaman.
Perdebatan mengenai hal ini masih terjadi di Israel. Isu mengenai pemisahan transportasi ini sendiri sejatinya sudah mulai dibahas oleh Kementerian Perhubungan Israel sejak pertengahan 2012 lalu.
(esn)