Sulitnya Dunia Bebaskan Palestina dari Cengkeraman Israel
Selasa, 21 Oktober 2014 - 18:24 WIB
Sulitnya Dunia Bebaskan Palestina dari Cengkeraman Israel
A
A
A
YERUSALEM - Mimpi rakyat Palestina untuk merdeka sepenuhnya sampai detik ini belum terwujud. Mereka mendambakan negara yang merdeka dengan wilayah meliputi Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur yang sebagian masih diduduki Israel.
Pemerintah Palestina memang sudah terbentuk. Mereka memilih perdana menteri, presiden dan kabinet layaknya sebuah pemerintahan. Namun, Israel tidak berhenti memperluas wilayah permukiman untuk warganya di wilayah Palestina. Negara Yahudi itu juga masih memblokade Jalur Gaza yang membuat rakyat Palestina di wilayah itu menderita bertahun-tahun.
Alih-alih pemerintah Israel memberikan restu bagi Palestina untuk merdeka. Sebagian besar rakyat Israel justru menentang berdirinya negara Palestina yang merdeka.
Sebuah survei yang dilakukan Lembaga Urusan Publik di Pusat Yerusalem yang dilansir media Israel, Haaretz, Senin (20/10/2014) menjadi contoh nyata. Tiga dari empat warga Yahudi Israel menentang berdirinya negara Palestina yang merdeka dengan wilayah sesuai peta tahun 1967.
Survei yang dilakukan dari 12-14 Oktober 2014 dilakukan terhadap 505 warga Yahudi Israel. Sebanyak 74,3 persen dari mereka menentang berdirinya negara Palestina dengan wilayah sesuai peta 1967.
Angka itu meningkat menjadi 74,9 persen, ketika mereka ditanya soal pembentukan negara Palestina dengan penarikan pasukan Israel dari Lembah Yordaan. Sekitar 75 persen dari responden tidak setuju jika pasukan internasional menggantikan pasukan Israel di Lembah Yordan, seperti yang diusulkan pemerintah Amerika Serikat (AS).
Masyarakat dunia, termasuk Indonesia telah lama mendukung Palestina merdeka. Bahkan, Indonesia tidak pernah bersedia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel selama negara itu masih menduduki Palestina.
Dukungan Segelintir Eropa
Tak hanya Indonesia, baru-baru ini masyarakat dunia dari kawasan Eropa mulai memberikan dukungan terhadap Palestina. Tiga negara, yakni Prancis, Swedia dan Inggris mewacanakan untuk mengakui negara Palestina.
Inggris melalui parlemennya beberapa hari lalu, menggelar membuat pemungutan suara untuk menekan pemerintah Inggris agar mengakui Palestina. Sedangkan Swedia, melalui Perdana Menteri barunya, Stefan Loefven, membuat gebrakan untuk mengakui kemerdekaan Palestina. (Baca: Terobosan Eropa, Swedia akan Akui Negara Palestina)
Sementara itu, Prancis juga mendukung kemerdekaan Palestina. Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius justru mendesak beberapa negara Eropa agar mewujudkan secara nyata dukungan mereka terhadap kemerdekaan Palestina.
“Setiap pengakuan terhadap Palestina sebagai sebuah negara harus bermanfaat bagi perdamaian, serta sebagai bagian dari solusi dua negara antara Israel dan Palestina, dan bukan hanya pernyataan simbolis semata,” ucap Fabius, pekan lalu.
Israel dan Amerika Gusar
Manuver negara-negara Eropa--meski baru berjumlah sedikit—untuk mengakui kemerdekaan Palestina, sudah pasti membuat Israel gusar. Pemerintah Israel mengecam negara-negara Eropa yang ingin mengakui negara Palestina dengan dalih merusak proses perdamaian Israel dan Palestina.
”Pengakuan internasional yang prematur seakan-akan mengirimkan pesan mengganggu untuk kepemimpinan Palestina, di mana mereka dapat menghindari pilihan sulit yang harus dibuat oleh kedua belah pihak (Israel dan Palestina),” ungkap Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan.
“Bila terjadi, hal ini benar-benar merusak kesempatan yang sudah terbuka lebar untuk mencapai perdamaian yang nyata antara kami dan Palestina," lanjut pernyataan itu. (Baca juga: Parlemen Inggris akan Akui Palestina, Israel Geram)
Tak hanya Israel yang sepertinya tidak rela melihat Palestina menggapai mimpinya untuk merdeka. Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu utama Israel juga gusar dengan manuver negara-negara Eropa yang mulai mendukung kemerdekaan Palestina.
"Kami percaya pengakuan internasional terhadap negara Palestina adalah sesuatu yang prematur," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jen Psaki. Psaki menegaskan, AS pasti akan mengakui kedaulatan Palestina, tetapi bila negara tersebut sudah melalui serangkaian proses negoisasi dengan Israel untuk memastikan tidak ada konflik di masa depan.
Pemerintah Palestina memang sudah terbentuk. Mereka memilih perdana menteri, presiden dan kabinet layaknya sebuah pemerintahan. Namun, Israel tidak berhenti memperluas wilayah permukiman untuk warganya di wilayah Palestina. Negara Yahudi itu juga masih memblokade Jalur Gaza yang membuat rakyat Palestina di wilayah itu menderita bertahun-tahun.
Alih-alih pemerintah Israel memberikan restu bagi Palestina untuk merdeka. Sebagian besar rakyat Israel justru menentang berdirinya negara Palestina yang merdeka.
Sebuah survei yang dilakukan Lembaga Urusan Publik di Pusat Yerusalem yang dilansir media Israel, Haaretz, Senin (20/10/2014) menjadi contoh nyata. Tiga dari empat warga Yahudi Israel menentang berdirinya negara Palestina yang merdeka dengan wilayah sesuai peta tahun 1967.
Survei yang dilakukan dari 12-14 Oktober 2014 dilakukan terhadap 505 warga Yahudi Israel. Sebanyak 74,3 persen dari mereka menentang berdirinya negara Palestina dengan wilayah sesuai peta 1967.
Angka itu meningkat menjadi 74,9 persen, ketika mereka ditanya soal pembentukan negara Palestina dengan penarikan pasukan Israel dari Lembah Yordaan. Sekitar 75 persen dari responden tidak setuju jika pasukan internasional menggantikan pasukan Israel di Lembah Yordan, seperti yang diusulkan pemerintah Amerika Serikat (AS).
Masyarakat dunia, termasuk Indonesia telah lama mendukung Palestina merdeka. Bahkan, Indonesia tidak pernah bersedia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel selama negara itu masih menduduki Palestina.
Dukungan Segelintir Eropa
Tak hanya Indonesia, baru-baru ini masyarakat dunia dari kawasan Eropa mulai memberikan dukungan terhadap Palestina. Tiga negara, yakni Prancis, Swedia dan Inggris mewacanakan untuk mengakui negara Palestina.
Inggris melalui parlemennya beberapa hari lalu, menggelar membuat pemungutan suara untuk menekan pemerintah Inggris agar mengakui Palestina. Sedangkan Swedia, melalui Perdana Menteri barunya, Stefan Loefven, membuat gebrakan untuk mengakui kemerdekaan Palestina. (Baca: Terobosan Eropa, Swedia akan Akui Negara Palestina)
Sementara itu, Prancis juga mendukung kemerdekaan Palestina. Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius justru mendesak beberapa negara Eropa agar mewujudkan secara nyata dukungan mereka terhadap kemerdekaan Palestina.
“Setiap pengakuan terhadap Palestina sebagai sebuah negara harus bermanfaat bagi perdamaian, serta sebagai bagian dari solusi dua negara antara Israel dan Palestina, dan bukan hanya pernyataan simbolis semata,” ucap Fabius, pekan lalu.
Israel dan Amerika Gusar
Manuver negara-negara Eropa--meski baru berjumlah sedikit—untuk mengakui kemerdekaan Palestina, sudah pasti membuat Israel gusar. Pemerintah Israel mengecam negara-negara Eropa yang ingin mengakui negara Palestina dengan dalih merusak proses perdamaian Israel dan Palestina.
”Pengakuan internasional yang prematur seakan-akan mengirimkan pesan mengganggu untuk kepemimpinan Palestina, di mana mereka dapat menghindari pilihan sulit yang harus dibuat oleh kedua belah pihak (Israel dan Palestina),” ungkap Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan.
“Bila terjadi, hal ini benar-benar merusak kesempatan yang sudah terbuka lebar untuk mencapai perdamaian yang nyata antara kami dan Palestina," lanjut pernyataan itu. (Baca juga: Parlemen Inggris akan Akui Palestina, Israel Geram)
Tak hanya Israel yang sepertinya tidak rela melihat Palestina menggapai mimpinya untuk merdeka. Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu utama Israel juga gusar dengan manuver negara-negara Eropa yang mulai mendukung kemerdekaan Palestina.
"Kami percaya pengakuan internasional terhadap negara Palestina adalah sesuatu yang prematur," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jen Psaki. Psaki menegaskan, AS pasti akan mengakui kedaulatan Palestina, tetapi bila negara tersebut sudah melalui serangkaian proses negoisasi dengan Israel untuk memastikan tidak ada konflik di masa depan.
(mas)
