Tak Ada Proses Demokrasi yang Mulus
Kamis, 09 Oktober 2014 - 23:08 WIB
Tak Ada Proses Demokrasi yang Mulus
A
A
A
NUSA DUA - Disahkannya undang-undang pemilihan kepala daerah (UU Pilakda) yang baru, di mana pilkada dilaksanakan melalui DPRD, dianggap banyak pihak sebagai sebuah kemunduran bagi demokrasi Indonesia. Namun, menurut mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda, hal tersebut adalah hal yang wajar dalam proses demokrasi.
"Dalam demokrasi tidak linear, maju dan terus maju. Kadang-kadang kita maju satu langkah, mundur dua langkah," ungkap Hassan, pada Kamis (9/10/2014), di Nusa Dua, Bali, menjelang pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF).
Menurutnya, yang utama dalam demokrasi adalah harus adanya koreksi. Dirinya juga mengatakan, proses maju mundur dalam demokrasi itu bukan berarti akan membuat demokrasi terus mundur, tapi bisa juga menjadi pembelajaran untuk melangkah lebih maju.
"Jadi yang cantik dari proses demorkasi adalah kemampuan untuk mengoreksi, entah kesalahan, entah kekeliruan, dengan mendengarkan kemauan rakyat," Hassan menambahkan.
Hassan menyebut tidak ada masyarakat di Indonesia yang mengharapkan Pilkada tidak melalui proses demokrasi. Tapi, dirinya berujar, bila memang hal itu benar-benar terjadi, maka Hassan yakin bahwa kelak akan ada sebuah langkah koreksi.
"Jangan pesimis," ujarnya. Dalam pandangannya, rakyat indonesia sudah memiliki kemampuan atau kematangan dalam berdemokrasi.
"Rakyat kita sebenarnya dalam waktu yang singkat, cukup matang dalam berdemokrasi. Dalam poling terakhir itu 80 persen rakyat kita sangat percaya dengan demokrasi. Lalu, apa mau diabaikan rakyat yang sudah cukup melek demokrasi?" tanya Hassan.
Sama seperti yang diutarakan oleh Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, tidak ada satupun negara yang sempurna menjalankan demokrasi. Bahkan, negara sebesar Amerika Serikat pun menurut Hassan tetap memiliki cacat dalam proses demokrasinya.
"Dalam demokrasi tidak linear, maju dan terus maju. Kadang-kadang kita maju satu langkah, mundur dua langkah," ungkap Hassan, pada Kamis (9/10/2014), di Nusa Dua, Bali, menjelang pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF).
Menurutnya, yang utama dalam demokrasi adalah harus adanya koreksi. Dirinya juga mengatakan, proses maju mundur dalam demokrasi itu bukan berarti akan membuat demokrasi terus mundur, tapi bisa juga menjadi pembelajaran untuk melangkah lebih maju.
"Jadi yang cantik dari proses demorkasi adalah kemampuan untuk mengoreksi, entah kesalahan, entah kekeliruan, dengan mendengarkan kemauan rakyat," Hassan menambahkan.
Hassan menyebut tidak ada masyarakat di Indonesia yang mengharapkan Pilkada tidak melalui proses demokrasi. Tapi, dirinya berujar, bila memang hal itu benar-benar terjadi, maka Hassan yakin bahwa kelak akan ada sebuah langkah koreksi.
"Jangan pesimis," ujarnya. Dalam pandangannya, rakyat indonesia sudah memiliki kemampuan atau kematangan dalam berdemokrasi.
"Rakyat kita sebenarnya dalam waktu yang singkat, cukup matang dalam berdemokrasi. Dalam poling terakhir itu 80 persen rakyat kita sangat percaya dengan demokrasi. Lalu, apa mau diabaikan rakyat yang sudah cukup melek demokrasi?" tanya Hassan.
Sama seperti yang diutarakan oleh Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, tidak ada satupun negara yang sempurna menjalankan demokrasi. Bahkan, negara sebesar Amerika Serikat pun menurut Hassan tetap memiliki cacat dalam proses demokrasinya.
(esn)
