Menlu Israel: Singkirkan Hamas!
A
A
A
YERUSALEM - Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Avigdor Liberman, mengatakan, menyingkirkan Hamas adalah kebutuhan untuk terobosan diplomatik dalam krisis di Gaza. Menurutnya, selama Hamas berkuasa di Gaza, proses diplomatik maupun perdamaian mustahil terjadi.
”Dalam rangka untuk membuat proses diplomasi menjadi mungkin, kita harus menyingkirkan Hamas!,” katanya dalam wawancaranya dengan Jerussalem Post.
”Selama Hamas kuat di bumi (Palestina), mengontrol Gaza, dan sangat populer di Yudea dan Samaria, proses diplomatik adalah sesuatu yang tidak mungkin,” lanjut dia.
Komentar keras Menlu Israel itu muncul di saat Menteri Kehakiman Israel, Tzipi Livni dan Menteri Keuangan Israel, Yair Lapid sedang berjuang untuk berdiplomasi dengan Otoritas Palestina. Livni menyerukan pembaruan negosiasi dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Sedangkan Lapid menyerukan konferensi internasional.
Menlu Israel menyampaikan komentar anti-Hamas itu di kantornya, di Yerusalem. Menurutnya, situasi di Palestina adalah kesalahan dari kebijakan Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas.
”Legitimasi Abu Mazen (Mahmoud Abbas) itu tidak ada,” ucapnya, yang dilansir Selasa (12/8/2014). ”Setelah kami menyingkirkan Hamas, tahap selanjutnya adalah pemilihan umum (Pemilu). Kita harus menandatangani perjanjian internasional dengan seseorang, dengan siapa saja tidak ada keraguan apakah ia memiliki wewenang untuk menandatangani perjanjian dengan kami.”
Menurutnya, Abbas tidak memiliki legitimasi atau kewenangan, karena belum ada Pemilu di Palestina sejak 2006. ”Pertama menggulingkan Hamas, kemudian Pemilu, dan baru proses diplomasi,” imbuh dia.
Pihak Hamas, maupun Otoritas Palestina belum berkomentar atas penyataan Menlu Israel itu. Proses perundingan untuk mengakhiri perang di Gaza antara Israel dan Palestina yang berlangsung di Kairo juga belum membuahkan hasil. Padahal, batas waktu gencatan senjata 72 jam yang dimulai sejak Senin lalu akan habis.
”Dalam rangka untuk membuat proses diplomasi menjadi mungkin, kita harus menyingkirkan Hamas!,” katanya dalam wawancaranya dengan Jerussalem Post.
”Selama Hamas kuat di bumi (Palestina), mengontrol Gaza, dan sangat populer di Yudea dan Samaria, proses diplomatik adalah sesuatu yang tidak mungkin,” lanjut dia.
Komentar keras Menlu Israel itu muncul di saat Menteri Kehakiman Israel, Tzipi Livni dan Menteri Keuangan Israel, Yair Lapid sedang berjuang untuk berdiplomasi dengan Otoritas Palestina. Livni menyerukan pembaruan negosiasi dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Sedangkan Lapid menyerukan konferensi internasional.
Menlu Israel menyampaikan komentar anti-Hamas itu di kantornya, di Yerusalem. Menurutnya, situasi di Palestina adalah kesalahan dari kebijakan Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas.
”Legitimasi Abu Mazen (Mahmoud Abbas) itu tidak ada,” ucapnya, yang dilansir Selasa (12/8/2014). ”Setelah kami menyingkirkan Hamas, tahap selanjutnya adalah pemilihan umum (Pemilu). Kita harus menandatangani perjanjian internasional dengan seseorang, dengan siapa saja tidak ada keraguan apakah ia memiliki wewenang untuk menandatangani perjanjian dengan kami.”
Menurutnya, Abbas tidak memiliki legitimasi atau kewenangan, karena belum ada Pemilu di Palestina sejak 2006. ”Pertama menggulingkan Hamas, kemudian Pemilu, dan baru proses diplomasi,” imbuh dia.
Pihak Hamas, maupun Otoritas Palestina belum berkomentar atas penyataan Menlu Israel itu. Proses perundingan untuk mengakhiri perang di Gaza antara Israel dan Palestina yang berlangsung di Kairo juga belum membuahkan hasil. Padahal, batas waktu gencatan senjata 72 jam yang dimulai sejak Senin lalu akan habis.
(mas)