Rusia Sambut Baik Resolusi DK PBB
A
A
A
MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia menyambut baik resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai insiden pesawat Malaysia Airlines (MAS) MH17 di Ukraina timur. Mereka percaya resolusi ini bisa menghentikan konflik di Ukraina.
“Resolusi ini harusya memanggil semua pihak yang bertikai untuk menghentikan kegiatan militer mereka di wilayah dekat lokasi kecelakaan,” ungkap Kementerian Luar Negeri Rusia melalui sebuah pernyataan. Seperti dilansir RIANOVOSTI, Selasa (22/7/2014)
"Dengan ada relousi ini juga kami berharap pihak yang terkait untuk menyediakan akses kepada tim investigasi, OSCE misi pemantauan khusus di Ukraina, dan organisasi internasional lainnya yang ingin membantu dalam penyelidikan," ucap kementerian itu.
Kementerian itu berharap, penyelidikan yang independen dan terbuka, mampu membuktikan siapa yang bersalah atas jatuhnya pesawat nahas tersebut. Mereka juga menyatakan siap memberikan bantuan apapun demi kelancaran proses invetigasi.
"Kami percaya, peristiwa memilukan seperti ini harus diselidiki dengan peran aktif dari badan yang kompeten seperti Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dan, apalagi, keputusan serupa telah dibuat oleh Keamanan Dewan di masa lalu," kementerian itu menambahkan.
“Resolusi ini harusya memanggil semua pihak yang bertikai untuk menghentikan kegiatan militer mereka di wilayah dekat lokasi kecelakaan,” ungkap Kementerian Luar Negeri Rusia melalui sebuah pernyataan. Seperti dilansir RIANOVOSTI, Selasa (22/7/2014)
"Dengan ada relousi ini juga kami berharap pihak yang terkait untuk menyediakan akses kepada tim investigasi, OSCE misi pemantauan khusus di Ukraina, dan organisasi internasional lainnya yang ingin membantu dalam penyelidikan," ucap kementerian itu.
Kementerian itu berharap, penyelidikan yang independen dan terbuka, mampu membuktikan siapa yang bersalah atas jatuhnya pesawat nahas tersebut. Mereka juga menyatakan siap memberikan bantuan apapun demi kelancaran proses invetigasi.
"Kami percaya, peristiwa memilukan seperti ini harus diselidiki dengan peran aktif dari badan yang kompeten seperti Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dan, apalagi, keputusan serupa telah dibuat oleh Keamanan Dewan di masa lalu," kementerian itu menambahkan.
(esn)