Komisi Eropa Harapkan Dukungan Untuk Pemerintah Baru Palestina
Senin, 09 Juni 2014 - 21:33 WIB
Komisi Eropa Harapkan Dukungan Untuk Pemerintah Baru Palestina
A
A
A
HERZLIYA - Pemerintah persatuan yang sudah lama diimpikan oleh warga negara Palestina harus mendapatkan dukungan penuh dari dunia internasional, hal tersebut diutarakan Kepala Komisi Eropa, Jose Manuel Barroso, dalam konfrensi keamanan di Israel akhir pekan lalu.
Melansir Maan News, Senin (9/6/2014), Baroso menyampaikan hal tersebut hanya beberapa hari setelah Palestina mengumumkan pemerintahan baru mereka yang dipimin oleh Rami Hamdallah. Komsisi Eropa mengiktui PBB, Amerika Serikat dan banyak negara lainnya yang sudah terlebih dahulu yang memberikan dukungan kepada pemerintahan baru itu.
"Dalam kepentingan kesepakatan damai di masa depan dan pemerintahan yang sah dan representatif, rekonsiliasi intra –Palestina, harus mendapat dukungan penuh," ungkap Barroso dihadapan para delegasi yang menghadiri konfrensi tersebut.
“Pemerintah baru Palestina juga harus menjunjung tinggi prinsip non-kekerasan, dan berkomitmen untuk menyelesaikan krisis antara dua negara (Israel dan Palestina) serta mereka harus mengakui keberadaan Israel,” papar Barroso.
Satu-satunya negara yang menolak pemerintahan baru Palestina hingga saat ini adalah Israel, mereka menganggap penyatuan ini akan memperkuat kelompok teroris di Palestina yang mencoba menghancurkan Israel.
Melansir Maan News, Senin (9/6/2014), Baroso menyampaikan hal tersebut hanya beberapa hari setelah Palestina mengumumkan pemerintahan baru mereka yang dipimin oleh Rami Hamdallah. Komsisi Eropa mengiktui PBB, Amerika Serikat dan banyak negara lainnya yang sudah terlebih dahulu yang memberikan dukungan kepada pemerintahan baru itu.
"Dalam kepentingan kesepakatan damai di masa depan dan pemerintahan yang sah dan representatif, rekonsiliasi intra –Palestina, harus mendapat dukungan penuh," ungkap Barroso dihadapan para delegasi yang menghadiri konfrensi tersebut.
“Pemerintah baru Palestina juga harus menjunjung tinggi prinsip non-kekerasan, dan berkomitmen untuk menyelesaikan krisis antara dua negara (Israel dan Palestina) serta mereka harus mengakui keberadaan Israel,” papar Barroso.
Satu-satunya negara yang menolak pemerintahan baru Palestina hingga saat ini adalah Israel, mereka menganggap penyatuan ini akan memperkuat kelompok teroris di Palestina yang mencoba menghancurkan Israel.
(esn)
