Junta Militer Thailand Bakal Berkuasa Setahun
Jum'at, 30 Mei 2014 - 23:38 WIB
Junta Militer Thailand Bakal Berkuasa Setahun
A
A
A
BANGKOK - Pemimpin Junta Militer Thailand, Jenderal Prayut Chan O-cha pada Jumat (30/5/2014), menegaskan, Thailand butuh waktu setidaknya satu tahun untuk reformasi politik sebelum digelar pemilu. Artinya, junta militer Thailand akan berkuasa setidaknya setahun setelah melakukan kudeta.
“(Rezim militer) memiliki jangka waktu satu tahun dan tiga bulan untuk bergerak ke arah pemilihan umum,” kata Jenderal Prayut dalam pidato di stasiun televisi Thailand.
Menurutnya, tahap pertama sekitar tiga bulan, pihaknya akan fokus pada rekonsiliasi dua kubu politik yang berseteru. Setelah itu, reformasi akan dilakukan pada tahap kedua. Jika dalam waktu setahun reformasi berjalan normal, pihaknya baru bisa menggelar pemilu.
Militer Thailand melakukan kudeta pada 22 Mei 2014. Berselang beberapa hari, militer menahan beberapa tokoh, termasuk mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, meski akhirnya dibebaskan lagi.
Militer Thailand juga menangguhkan konstitusi, membatasi gerak warga sipil, menerapkan status darurat militer dan menerapkan jam malam. Sekitar 300 orang telah ditahan selama seminggu terakhir. Sebagian dari mereka telah dibebaskan dengan syarat tidak akan terlibat dalam ativitas politik.
Amerika Serikat telah menyerukan militer Thailand untuk secepatnya mengembalikan kekuasaan kepada sipil dan menjalankan sistem demokrasi. Akibat kudeta militer tersebut, Amerika juga telah menunda bantuan ekonomi untuk Thailand.
“(Rezim militer) memiliki jangka waktu satu tahun dan tiga bulan untuk bergerak ke arah pemilihan umum,” kata Jenderal Prayut dalam pidato di stasiun televisi Thailand.
Menurutnya, tahap pertama sekitar tiga bulan, pihaknya akan fokus pada rekonsiliasi dua kubu politik yang berseteru. Setelah itu, reformasi akan dilakukan pada tahap kedua. Jika dalam waktu setahun reformasi berjalan normal, pihaknya baru bisa menggelar pemilu.
Militer Thailand melakukan kudeta pada 22 Mei 2014. Berselang beberapa hari, militer menahan beberapa tokoh, termasuk mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, meski akhirnya dibebaskan lagi.
Militer Thailand juga menangguhkan konstitusi, membatasi gerak warga sipil, menerapkan status darurat militer dan menerapkan jam malam. Sekitar 300 orang telah ditahan selama seminggu terakhir. Sebagian dari mereka telah dibebaskan dengan syarat tidak akan terlibat dalam ativitas politik.
Amerika Serikat telah menyerukan militer Thailand untuk secepatnya mengembalikan kekuasaan kepada sipil dan menjalankan sistem demokrasi. Akibat kudeta militer tersebut, Amerika juga telah menunda bantuan ekonomi untuk Thailand.
(mas)
