Merkel: Referendum Crimea ilegal
Senin, 10 Maret 2014 - 22:23 WIB
Merkel: Referendum Crimea ilegal
A
A
A
Sindonews.com – Kanselir Jerman, Angela Merkel, mengatakan kepada Presiden Rusia Valdimir Putin, bahwa ia menganggap referendum yang akan diadakan di Crimea untuk bergabung dengan Rusia adalah langkah ilegal.
"Kanselir Jerman menegaskan, apa yang disebut referendum pada 16 Maret mendatang di Crimea adalah ilegal. Ini bertentangan dengan konstitusi Ukraina dan hukum internasional," ungkap Steffen Seibert, juru bicara Merkel.
Merkel menyesalkan tidak adanya kemajuan yang telah dibuat oleh dunia internasional untuk membantu menemukan jalur diplomasi dan solusi untuk menyelesaikan konflik di Ukraina. "Dia menekankan, bahwa mengakhiri krisis harus didasarkan pada hukum internasional,” tambah Seibert, seperti dilansir Chanel News Asia, Senin (10/3/2014).
Pihak Rusia sendiri mengklaim referendum yang akan dilaksanakan di Crimea adalah hal yang benar, karena parlemen Crimea sebagi otoritas yang sah memiliki hak untuk melakukan referendum.
“Mereka negara berdaulat yang memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka,,” ungkap Kepala Federasi Dewan Rusia, Valentina Matviyenko.
Referendum akan diselenggarakan di Crimea pada 16 Maret mendatang untuk melihat apakah wilayah tersebut ingin segera menjadi bagian dari Federasi Rusia atau tetap bersama Ukraina.
"Kanselir Jerman menegaskan, apa yang disebut referendum pada 16 Maret mendatang di Crimea adalah ilegal. Ini bertentangan dengan konstitusi Ukraina dan hukum internasional," ungkap Steffen Seibert, juru bicara Merkel.
Merkel menyesalkan tidak adanya kemajuan yang telah dibuat oleh dunia internasional untuk membantu menemukan jalur diplomasi dan solusi untuk menyelesaikan konflik di Ukraina. "Dia menekankan, bahwa mengakhiri krisis harus didasarkan pada hukum internasional,” tambah Seibert, seperti dilansir Chanel News Asia, Senin (10/3/2014).
Pihak Rusia sendiri mengklaim referendum yang akan dilaksanakan di Crimea adalah hal yang benar, karena parlemen Crimea sebagi otoritas yang sah memiliki hak untuk melakukan referendum.
“Mereka negara berdaulat yang memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka,,” ungkap Kepala Federasi Dewan Rusia, Valentina Matviyenko.
Referendum akan diselenggarakan di Crimea pada 16 Maret mendatang untuk melihat apakah wilayah tersebut ingin segera menjadi bagian dari Federasi Rusia atau tetap bersama Ukraina.
(esn)
