AS berlakukan pembatasan visa bagi WN Rusia & Ukraina
Jum'at, 07 Maret 2014 - 00:47 WIB
AS berlakukan pembatasan visa bagi WN Rusia & Ukraina
A
A
A
Sindonews.com – Untuk meningkatkan tekanan pada Rusia, pada Kamis (6/3/2014), Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama mengambil sejumlah langkah, termasuk menjatuhkan sanksi pembatasan visa bagi individu di Rusia dan Ukraina.
Namun, Obama tidak mengatakan siapa saja yang mungkin menjadi sasaran pembatasan Visa ini. “Presiden Obama memerintahkan pembataan visa dalam menanggapi pelanggaran berkelanjutan yang dilakukan Rusia atas kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina," sebut pernyataan kata Gedung Putih, seperti dikutip dari The Star.
Dalam sebuah perintah eksekutif, Obama juga memerintahkan pemblokiran aset milik pejabat dan individu yang terlibat dalam krisis di Ukraina.
" Ini (perintah eksekutif) adalah alat yang fleksibel, yang akan memungkinkan kita untuk menjatuhkan sanksi bagi mereka yang terlibat langsung dalam mendestabilisasi Ukraina, termasuk intervensi militer di Crimea, dan tidak menghalangi langkah lebih lanjut jika situasi memburuk," lanjut pernyataan Gedung Putih.
Langkah ini dilakukan setelah pasukan Rusia mengambil kontrol de facto di Crimea, yang menjadi basis Armada Laut Hitam Rusia. Pasukan Rusia masuk ke Ukraina pada 22 Februari, setelah Presiden Ukraina pro Moskow, Viktor Yanukovych, digulingkan.
"Kami menyerukan kepada Rusia untuk mengambil kesempatan menyelesaikan krisis ini melalui dialog langsung dan segera dengan pemerintah Ukraina," tambah pernyataan itu.
Namun, Obama tidak mengatakan siapa saja yang mungkin menjadi sasaran pembatasan Visa ini. “Presiden Obama memerintahkan pembataan visa dalam menanggapi pelanggaran berkelanjutan yang dilakukan Rusia atas kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina," sebut pernyataan kata Gedung Putih, seperti dikutip dari The Star.
Dalam sebuah perintah eksekutif, Obama juga memerintahkan pemblokiran aset milik pejabat dan individu yang terlibat dalam krisis di Ukraina.
" Ini (perintah eksekutif) adalah alat yang fleksibel, yang akan memungkinkan kita untuk menjatuhkan sanksi bagi mereka yang terlibat langsung dalam mendestabilisasi Ukraina, termasuk intervensi militer di Crimea, dan tidak menghalangi langkah lebih lanjut jika situasi memburuk," lanjut pernyataan Gedung Putih.
Langkah ini dilakukan setelah pasukan Rusia mengambil kontrol de facto di Crimea, yang menjadi basis Armada Laut Hitam Rusia. Pasukan Rusia masuk ke Ukraina pada 22 Februari, setelah Presiden Ukraina pro Moskow, Viktor Yanukovych, digulingkan.
"Kami menyerukan kepada Rusia untuk mengambil kesempatan menyelesaikan krisis ini melalui dialog langsung dan segera dengan pemerintah Ukraina," tambah pernyataan itu.
(esn)
