Soal kedaulatan, Abbott : SBY harus mengerti
Kamis, 23 Januari 2014 - 14:17 WIB
Soal kedaulatan, Abbott : SBY harus mengerti
A
A
A
Sindonews.com – Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, mengatakan, masalah menghentikan laju para pencari suaka ke wilayahnya adalah masalah kedaulatan. Dia bahkan minta Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengerti dengan tindakan Australia.
Komentar Abbot itu disampaikan saat ia menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Swiss, Kamis (23/1/2014).”Menghentikan perahu (pencari suaka) adalah masalah kedaulatan dan Presiden Yudhoyono harus mengerti. Jadi kami akan terus melakukan apa yang berhak kita lakukan untuk mengamankan perbatasan kita,” kata Abbott, seperti diberitakan Sydney Morning Herald.
Penyataan Abbott itu, seolah-olah membalikkan komentar Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Djoko Suyanto, sebelumnya. Seperti diketahui, Menteri Djoko, dalam situs resmi Polkam, kemarin, menegaskan pemerintah Australia di bawah pimpinan Tonny Abbot juga harus paham dan mengerti apa arti kedaulatan RI yang dilanggar begitu saja oleh Angkatan Laut Australia.
”Pengembalian pencari suaka yang sudah masuk wilayah negara mana pun (termasuk Australia), maka negara tersebut harus mengelolanya sesuai amanat konvensi PBB," kata Djoko.
Komentar Abbot itu disampaikan saat ia menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Swiss, Kamis (23/1/2014).”Menghentikan perahu (pencari suaka) adalah masalah kedaulatan dan Presiden Yudhoyono harus mengerti. Jadi kami akan terus melakukan apa yang berhak kita lakukan untuk mengamankan perbatasan kita,” kata Abbott, seperti diberitakan Sydney Morning Herald.
Penyataan Abbott itu, seolah-olah membalikkan komentar Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Djoko Suyanto, sebelumnya. Seperti diketahui, Menteri Djoko, dalam situs resmi Polkam, kemarin, menegaskan pemerintah Australia di bawah pimpinan Tonny Abbot juga harus paham dan mengerti apa arti kedaulatan RI yang dilanggar begitu saja oleh Angkatan Laut Australia.
”Pengembalian pencari suaka yang sudah masuk wilayah negara mana pun (termasuk Australia), maka negara tersebut harus mengelolanya sesuai amanat konvensi PBB," kata Djoko.
(mas)
