Menlu AS: Assad tak akan gabung dengan pemerintahan transisi
A
A
A
Sindonews.com – Presiden Suriah Bashar al-Assad tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan transisi Suriah yang baru. Demikian ditegaskan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry pada awal konferensi perdamaian Jenewa II, Rabu (22/1/2014), di Montreux, Swiss.
"Kita perlu berurusan dengan realitas di sini, kesepakatan bersama, yaitu apa yang telah membawa kami ke sini. Untuk pemerintahan transisi, berarti bahwa pemerintahan itu tidak dapat dibentuk oleh seseorang yang keberatan dengan satu sisi," kata Kerry, seperti dikutip dari Reuters.
"Itu berarti, bahwa Bashar al-Assad tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan transisi. Tidak ada cara, tidak mungkin dalam imajinasi, bahwa orang yang telah memimpin respon brutal kepada rakyatnya sendiri bisa mendapatkan kembali legitimasi untuk memerintah," lanjut Kerry.
"Seorang laki-laki dan orang-orang yang mendukung dia tidak bisa lagi menahan seluruh bangsa dan sandera wilayah. Hak untuk memimpin negeri ini tidak datang dari penyiksaan atau bom barel atau rudal Scud," kata diplomat tertinggi AS itu.
"Ini berasal dari persetujuan rakyat. Dan, sulit untuk membayangkan bagaimana persetujuan yang bisa datang pada saat yang penting ini," tambahnya. Sejak Mei tahun lalu, AS dan Rusia telah berupaya untuk merealisasikan Konferensi Jenewa II ini.
"Kita perlu berurusan dengan realitas di sini, kesepakatan bersama, yaitu apa yang telah membawa kami ke sini. Untuk pemerintahan transisi, berarti bahwa pemerintahan itu tidak dapat dibentuk oleh seseorang yang keberatan dengan satu sisi," kata Kerry, seperti dikutip dari Reuters.
"Itu berarti, bahwa Bashar al-Assad tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan transisi. Tidak ada cara, tidak mungkin dalam imajinasi, bahwa orang yang telah memimpin respon brutal kepada rakyatnya sendiri bisa mendapatkan kembali legitimasi untuk memerintah," lanjut Kerry.
"Seorang laki-laki dan orang-orang yang mendukung dia tidak bisa lagi menahan seluruh bangsa dan sandera wilayah. Hak untuk memimpin negeri ini tidak datang dari penyiksaan atau bom barel atau rudal Scud," kata diplomat tertinggi AS itu.
"Ini berasal dari persetujuan rakyat. Dan, sulit untuk membayangkan bagaimana persetujuan yang bisa datang pada saat yang penting ini," tambahnya. Sejak Mei tahun lalu, AS dan Rusia telah berupaya untuk merealisasikan Konferensi Jenewa II ini.
(esn)