Oposisi Bahrain berencana boikot pemilu 2014
Senin, 23 Desember 2013 - 19:42 WIB
Oposisi Bahrain berencana boikot pemilu 2014
A
A
A
Sindonews.com – Dua kelompok oposisi terkuat di Bahrain, mungkin tidak akan mengikuti pemilihan parlemen dan kota pada 2014 mendatang. Langkah ini diambill karena rasa tidak puas mereka terhadap proses reformasi yang lambat.
Anggota dari Al Wefaq Masyarakat Islam Nasional dan National Democratic Action Society (NDAs) menyatakan, bahwa proses reformasi yang lambat dan kurangnya saluran politik akan membuat mereka tak memiliki pilihan, selain memboikot pemilu tahun depan.
"Belum ada kemajuan nyata yang dibuat di negeri ini. Dan, karena ini, Al Wefaq tidak akan ikut Pemilu 2014," kata pejabat Al Wefaq, Abduljalil Al Khalil, seperti dikutip dari Teluk Daily News, Senin (23/12/2013).
Sementara Munira Fakhro, anggota NDAs, mengatakan, kelompok oposisi telah membuat satu set prasyarat untuk berpartisipasi dalam Dialog Nasional yang sedang berlangsung. Dan, tuntutan itu harus ditangani oleh pemerintah sebelum pemilu tahun depan.
"Jika ini terpenuhi, kelompok oposisi akan mengambil bagian dalam jajak pendapat. Jika tidak, ada titik yang akan berhadapan," ujarnya.
Tuntutan oleh kelompok oposisi termasuk pengawasan PBB dan GCC pada Dialog Nasional, mengakhiri hasutan media, referendum publik pada hasil pembicaraan, dan pembebasan tahanan politik.
Selama puncak kerusuhan di Bahrain pada Februari 2011 lalu, 18 anggota parlemen Al Wefaq mengundurkan diri dari pos mereka di parlemen dalam aksi solidaritas dengan pengunjuk rasa anti pemerintah.
Anggota dari Al Wefaq Masyarakat Islam Nasional dan National Democratic Action Society (NDAs) menyatakan, bahwa proses reformasi yang lambat dan kurangnya saluran politik akan membuat mereka tak memiliki pilihan, selain memboikot pemilu tahun depan.
"Belum ada kemajuan nyata yang dibuat di negeri ini. Dan, karena ini, Al Wefaq tidak akan ikut Pemilu 2014," kata pejabat Al Wefaq, Abduljalil Al Khalil, seperti dikutip dari Teluk Daily News, Senin (23/12/2013).
Sementara Munira Fakhro, anggota NDAs, mengatakan, kelompok oposisi telah membuat satu set prasyarat untuk berpartisipasi dalam Dialog Nasional yang sedang berlangsung. Dan, tuntutan itu harus ditangani oleh pemerintah sebelum pemilu tahun depan.
"Jika ini terpenuhi, kelompok oposisi akan mengambil bagian dalam jajak pendapat. Jika tidak, ada titik yang akan berhadapan," ujarnya.
Tuntutan oleh kelompok oposisi termasuk pengawasan PBB dan GCC pada Dialog Nasional, mengakhiri hasutan media, referendum publik pada hasil pembicaraan, dan pembebasan tahanan politik.
Selama puncak kerusuhan di Bahrain pada Februari 2011 lalu, 18 anggota parlemen Al Wefaq mengundurkan diri dari pos mereka di parlemen dalam aksi solidaritas dengan pengunjuk rasa anti pemerintah.
(esn)
