Snowden dituding rusak operasi anti teror Inggris

Sindonews.com - Pemimpin senior badan intelijen Inggris mengatakan, dokumen yang dibeberkan oleh mantan intelijen AS kontraktor Edward Snowden, telah membuat operasi anti teror di Inggris menjadi sangat beresiko. Inilah untuk pertama kali badan intelijen Inggris berbicara secara terbuka di depan para pemimpin parlemen terkait pembocoran dokumen intelijen oleh Edward Snowden pada awal tahun ini.

Pengakuan tersebut disampaikan Lain Lobban, Direktur Government Communication Headquarter (GCHQ), Kepala Dinas Keamanan Dalam Negeri M15 dan John Sawers, Kepala Dinas Intelijen Luar Negeri M16. Mereka mengatakan, kebocoran data dengan mantan kontraktor AS Edward Snowden telah merusak program kerja intelijen Inggris.

"Kebocoran dari Snowden telah sangat merusak dan membuat operasi kami menjadi sangat beresiko. Jelas, hal tersebut membuat para musuh kita menggosok tangan dengan gembira, al-Qaeda menjilat informasi tersebut," ungkap Sawers.

"Apa yang telah kita lihat selama lima bulan terakhir, hampir setiap hari adalah pembicaraan tentang target operasi teroris di Timur Tengah, Afghanistan dan sejumlah tempat lain di Asia selatan, serta membahas tujuan tersebut secara sepesifik," ungkap Lobban.

Snowden mengungkapkan, bahwa melalui GCHQ, Inggris telah melakukan pemantauan komunikasi dalam skala besar. Kesempatan perdana itu digunakan Lobban untuk membantah kabar bahwa GCHQ telah menyadap panggilan telepon individu dan email dari anggota masyarakat yang bermasalah.

"Saya akan kembali dalam analogi tumpukan jerami. Jika saya memiliki tumpukan jerami dan saya sedang mencari jarum, maka saya akan mencari jarum-jarum. Itulah pertanyaan saya tarik keluar. Dalam kondisi tersebut saya tidak melihat bahwa disekeliling saya terdapat," ungkap Lobban.

Untuk membiaya kegiatan operasional badan intelijen Inggris menghabiskan biaya yang tidak sedikit, setiap tahunnya mereka membayar USD 3 miliar. Dana itu digunakan untuk menyelamatkan dan melindungi warga Inggris. Dan operasional kegiatan tersebut dilakukan sesuai hukum dan dipertangungjawabkan kepada pemerintah.