Kepercayaan Indonesia terhadap AS & Australia terganggu
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, dugaan kegiatan penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Australia berimbas pada tingkat kepercayaan terhadap kedua negara itu.
"Dengan munculnya masalah ini, pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan. Masalahnya, ini menyangkut tingkat kepercayaan kita terhadap dua negara tersebut menjadi terganggu," ungkap Marty dalam sebuah konferensi pers di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Senin (4/11/2013).
Kegiatan penyadapan merupakan cara untuk mendapatkan informasi yang tidak biasa, di luar kebiasaan. Pemerintah Indonesia juga tidak dapat menerima dengan kejadian tersebut. Guna memulihkan kepercayaan yang telah diberikan Indonesia, kedua negara itu harus mengupayakan untuk mengembalikan rasa kepercayaan itu.
Dimintai kepastian tentang hal yang ramai dibicaakan oleh media nasional maupun internasional tersebut, apakah benar Indonesia telah disadap oleh AS dan Australia, Marty enggan memberikan kepastian. Menurutnya, pihak yang lebih berhak mengkonfirmasi hal tersebut adalah Badan Intelejen Nasional (BIN). "Lebih baik ditanyakan kepada institusi yang menangani masalah ini, yaitu kepala BIN," jelas Marty.
"Dengan munculnya masalah ini, pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan. Masalahnya, ini menyangkut tingkat kepercayaan kita terhadap dua negara tersebut menjadi terganggu," ungkap Marty dalam sebuah konferensi pers di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Senin (4/11/2013).
Kegiatan penyadapan merupakan cara untuk mendapatkan informasi yang tidak biasa, di luar kebiasaan. Pemerintah Indonesia juga tidak dapat menerima dengan kejadian tersebut. Guna memulihkan kepercayaan yang telah diberikan Indonesia, kedua negara itu harus mengupayakan untuk mengembalikan rasa kepercayaan itu.
Dimintai kepastian tentang hal yang ramai dibicaakan oleh media nasional maupun internasional tersebut, apakah benar Indonesia telah disadap oleh AS dan Australia, Marty enggan memberikan kepastian. Menurutnya, pihak yang lebih berhak mengkonfirmasi hal tersebut adalah Badan Intelejen Nasional (BIN). "Lebih baik ditanyakan kepada institusi yang menangani masalah ini, yaitu kepala BIN," jelas Marty.
(esn)