Kemlu: Penyadapan Australia bertentangan etika diplomasi
Kemlu: Penyadapan Australia bertentangan etika diplomasi
A
A
A
Sindonews.com - Tindakan Pemerintah Australia melakukan penyadapan kepada Pemerintah Indonesia dinilai melukai persahabatan dengan Indonesia. Juru Bicara Kemlu Michael Tene menilai penyadapan ini merupakan suatu hal yang tidak bisa diterima.
"(Australia) kita minta klarifikasi tentang pemberitaan yang beredar selama ini, tentang adanya penggunaan fasilitas penyadapan komunikasi di Kedutaan Besar Australia (di Jakarta)," ujar Tene yang ditemui di wartawan di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Jumat (1/11/2013).
"Sikap Indonesia jika memang benar ada fasilitas tersebut, ini merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Indonesia," ditegaskannya. "(Australia sudah) bertentangan dengan semangat hubungan baik antar negara dan bertentangan dengan etika diplomasi," ditambahkanya.
Merebaknya berita penyadapan pembicaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibuka pertama kali oleh media Negeri Kanguru, Sydney Morning Herald. Selain Indonesia, negara Asia Tenggara lain yakni Malaysia dan Filipina ikut menjadi korban dari Australia.
Duta Besar Indonesia untuk Australia, Greg Moriarty pagi ini telah dipanggil kemlu untuk diminta kejelasan. Menemui Sekretaris Jenderal Kemlu Budi Bowo Laksono. Moriarty yang cukup fasih berbahasa Indonesia, tidak mau banyak berkomentar ketika ditodong wartawan sehabis pertemuan singkatnya.
Sementara pihak Kedubes Australia membenarkan kedatangan Dubes Moriarty ke Kemlu untuk memberikan keterangan mengenai laporan penyadapan.
“Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty hari ini dipanggil untuk menghadiri pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI untuk membahas keprihatinan Indonesia mengenai laporan media tentang kegiatan intelijen Australia," jelas pernyataan pihak Kedubes Australia dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Jumat (1/11/2013).
Pihak Kedubes Australia menambahkan, Dubes Moriarty menyimak dengan baik masalah yang diutarakan dan akan memberikan laporan ke Pemerintah Australia. Namun hingga kini, Moriarty belum bisa memberikan tanggapan detail mengenai dugaan penyadapan itu.
"(Australia) kita minta klarifikasi tentang pemberitaan yang beredar selama ini, tentang adanya penggunaan fasilitas penyadapan komunikasi di Kedutaan Besar Australia (di Jakarta)," ujar Tene yang ditemui di wartawan di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Jumat (1/11/2013).
"Sikap Indonesia jika memang benar ada fasilitas tersebut, ini merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Indonesia," ditegaskannya. "(Australia sudah) bertentangan dengan semangat hubungan baik antar negara dan bertentangan dengan etika diplomasi," ditambahkanya.
Merebaknya berita penyadapan pembicaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibuka pertama kali oleh media Negeri Kanguru, Sydney Morning Herald. Selain Indonesia, negara Asia Tenggara lain yakni Malaysia dan Filipina ikut menjadi korban dari Australia.
Duta Besar Indonesia untuk Australia, Greg Moriarty pagi ini telah dipanggil kemlu untuk diminta kejelasan. Menemui Sekretaris Jenderal Kemlu Budi Bowo Laksono. Moriarty yang cukup fasih berbahasa Indonesia, tidak mau banyak berkomentar ketika ditodong wartawan sehabis pertemuan singkatnya.
Sementara pihak Kedubes Australia membenarkan kedatangan Dubes Moriarty ke Kemlu untuk memberikan keterangan mengenai laporan penyadapan.
“Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty hari ini dipanggil untuk menghadiri pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI untuk membahas keprihatinan Indonesia mengenai laporan media tentang kegiatan intelijen Australia," jelas pernyataan pihak Kedubes Australia dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Jumat (1/11/2013).
Pihak Kedubes Australia menambahkan, Dubes Moriarty menyimak dengan baik masalah yang diutarakan dan akan memberikan laporan ke Pemerintah Australia. Namun hingga kini, Moriarty belum bisa memberikan tanggapan detail mengenai dugaan penyadapan itu.
(esn)
Explore More