Presiden Sudan serukan perundingan damai dengan pemberontak
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Sudan, Omar al-Bashir menyerukan dimulainya kembali perundingan damai antara Pemerintah Sudan dengan pejuang Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM), pemberontak yang melancarkan serangan terhadap Pemerintah Sudan di negara bagian Kordofan Selatan dan Blue Nile, sektor utara Sudan, Senin (28/10/2013).
"Meskipun situasi di Kordofan Selatan dan Blue Nile stabil, berdasarkan keinginan kita untuk berdamai, kami menyerukan agar perundingan damai dengan pemberontak di dua wilayah tersebut kembali digelar," ungkap Bashir.
Bashir dalam kesempatan itu juga menyerukan kelompok pemberontak di wilayah Darfur, Sudan untuk kembali ke meja perundingan damai dan ikut menyepakati Perjanjian Doha untuk mendukung perdamaian di Darfur.
Bashri juga menjanjikan pengampunan bagi mereka yang sempat melancarkan perlawanan terhadap aparat keamanan Sudan, merujuk pada diatnya untuk membuat sebuah dewan nasional untuk mewujudkan perdamaian.
Pertikaian antara SPLM dan tentara Sudan pecah setahun yang lalu, setelah Pemerintah Sudan memerdekakan Sudan Selatan, yang saat ini telah membentuk pemerintahan sendiri. Sejak saat itu, satusan ribu orang telah meninggalkan rumah mereka negara bagian Blue Nile.
"Meskipun situasi di Kordofan Selatan dan Blue Nile stabil, berdasarkan keinginan kita untuk berdamai, kami menyerukan agar perundingan damai dengan pemberontak di dua wilayah tersebut kembali digelar," ungkap Bashir.
Bashir dalam kesempatan itu juga menyerukan kelompok pemberontak di wilayah Darfur, Sudan untuk kembali ke meja perundingan damai dan ikut menyepakati Perjanjian Doha untuk mendukung perdamaian di Darfur.
Bashri juga menjanjikan pengampunan bagi mereka yang sempat melancarkan perlawanan terhadap aparat keamanan Sudan, merujuk pada diatnya untuk membuat sebuah dewan nasional untuk mewujudkan perdamaian.
Pertikaian antara SPLM dan tentara Sudan pecah setahun yang lalu, setelah Pemerintah Sudan memerdekakan Sudan Selatan, yang saat ini telah membentuk pemerintahan sendiri. Sejak saat itu, satusan ribu orang telah meninggalkan rumah mereka negara bagian Blue Nile.
(esn)