Oposisi Bangladesh bentrok dengan aparat, 3 tewas
A
A
A
Sindonews.com – Tiga orang tewas dalam bentrokan antara pendukung oposisi Bangladesh dengan aparat, Minggu (27/10/2013). Oposisi Bangladesh menggelar demo untuk menuntut pemberhentian Perdana Menteri dan membuka jalan bagi pemungutan suara di bawah pemerintah sementara.
Polisi mengatakan, petugas menembaki demonstran di kota Nagarkanda, setelah sekitar 3.000 pendukung utama oposisi, Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) menggeledah pasar pedesaan dan menyerang polisi dengan batu bata.
"Kami melepaskan tembakan untuk membela diri," kata Kepala Polisi Distrik setempat, Jamil Ahsan, pada AFP. Ia menambahkan, satu aktivis oposisi tewas selama bentrokan berlangsung.
Dua orang lainnya tewas di tempat lain di Bangladesh, ketika berlangsungnya pemogokan selama tiga hari. Aksi protes dalam gelombang kecil meletus di seluruh negeri dan ribuan polisi tambahan dan petugas paramiliter dikerahkan oleh pemerintah.
Pihak oposisi telah menyerukan pemogokan dan protes dalam upaya untuk memaksa pemerintahan PM Sheikh Hasina untuk mengundurkan diri, menjelang pemilihan yang dijadwalkan pada Januari 2014. PIhak oposisi juga menginginkan sebuah pemerintahan caretaker teknokrat untuk mengawasi pemilu.
Polisi mengatakan, petugas menembaki demonstran di kota Nagarkanda, setelah sekitar 3.000 pendukung utama oposisi, Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) menggeledah pasar pedesaan dan menyerang polisi dengan batu bata.
"Kami melepaskan tembakan untuk membela diri," kata Kepala Polisi Distrik setempat, Jamil Ahsan, pada AFP. Ia menambahkan, satu aktivis oposisi tewas selama bentrokan berlangsung.
Dua orang lainnya tewas di tempat lain di Bangladesh, ketika berlangsungnya pemogokan selama tiga hari. Aksi protes dalam gelombang kecil meletus di seluruh negeri dan ribuan polisi tambahan dan petugas paramiliter dikerahkan oleh pemerintah.
Pihak oposisi telah menyerukan pemogokan dan protes dalam upaya untuk memaksa pemerintahan PM Sheikh Hasina untuk mengundurkan diri, menjelang pemilihan yang dijadwalkan pada Januari 2014. PIhak oposisi juga menginginkan sebuah pemerintahan caretaker teknokrat untuk mengawasi pemilu.
(esn)