Shutdown AS tamat, layanan publik buka lagi
Kamis, 17 Oktober 2013 - 11:06 WIB
Shutdown AS tamat, layanan publik buka lagi
A
A
A
Sindonews.com –DPR Amerika Serikat (AS) yang dikuasai Partai Republik akhirnya mengakhiri pemblokiran anggaran (shutdown) Pemerintah AS. Layanan publik AS yang sebelumnya tutup karena tak dapat jatah anggaran, mulai hari ini buka kembali.
Dalam voting yang digelar Rabu (16/10/2013), malam waktu setempat, DPR AS menyepakati proposal angaran yang diajukan Partai Demokrat dengan 285 suara setuju dan 144 suara menolak. Proposal atau Rancangan UU Anggaran itu, sebelumnya sudah disepakati Senat AS untuk diloloskan juga lewat voting, di mana 81 suara setuju dan 18 suara menolak.
RUU Anggaran itu diloloskan, agar shutdown berakhir dan untuk menghindari risiko Pemerintah AS gagal bayar utang. Presiden AS, Barack Obama menyambut kesepekatan pelolosan RUU itu. ”Saya akan menandatangani segera,” kata Obama, seperti dikutip Reuters, Kamis (17/10/2013). ”Kita akan mulai membuka kembali pemerintah kita, segera,” katanya lagi.
Obama melanjutkan, setelah shutdown berakhir, para pekerja di layanan publik AS bisa aktif lagi. ”Mudah-mudahan, waktu berikutnya tidak akan sampai pada pukul 11.00 (hari ini),” ujar Obama.
Senator AS dari Partai Demokrat, Harry Reid, berharap DPR tidak membuat kesalahan yang sama, dengan menciptakan shutdown atas kebuntuan politik. ”Mari kita jujur, ini adalah rasa sakit yang ditimbulkan pada suatu bangsa tanpa alasan yang baik dan kita tidak bisa, tidak bisa membuat kesalahan yang sama lagi,” kata Reid.
Sebelumnya, para politisi, bankir dan ekonom telah memperingatkan konsekuensi ekonomi yang mengerikan dunia bagi dunia, kecuali senat sepakat untuk menaikkan batas pinjaman pemerintah AS.
Shutdown Pemerintah AS, telah memasuki minggu ketiga, ketika Parlemen AS yang dikuasai Partai Republik memblokir anggaran pemerintah, sehingga nyaris semua layanan publik di AS tutup.
Shutdown terjadi setelah senat menolak tuntutan DPR untuk tidak mendanai atau menunda pelaksanaan UU Asuransi Kesehatan yang digagas Presiden Obama atau Obamacare, yang merupakan bagian dari RUU Anggaran.
Presiden Obama sejak awal menolak merundingkan perubahan dalam UU Asuransi Kesehatan sebelum layanan pemerintah dibuka kembali.
Dalam voting yang digelar Rabu (16/10/2013), malam waktu setempat, DPR AS menyepakati proposal angaran yang diajukan Partai Demokrat dengan 285 suara setuju dan 144 suara menolak. Proposal atau Rancangan UU Anggaran itu, sebelumnya sudah disepakati Senat AS untuk diloloskan juga lewat voting, di mana 81 suara setuju dan 18 suara menolak.
RUU Anggaran itu diloloskan, agar shutdown berakhir dan untuk menghindari risiko Pemerintah AS gagal bayar utang. Presiden AS, Barack Obama menyambut kesepekatan pelolosan RUU itu. ”Saya akan menandatangani segera,” kata Obama, seperti dikutip Reuters, Kamis (17/10/2013). ”Kita akan mulai membuka kembali pemerintah kita, segera,” katanya lagi.
Obama melanjutkan, setelah shutdown berakhir, para pekerja di layanan publik AS bisa aktif lagi. ”Mudah-mudahan, waktu berikutnya tidak akan sampai pada pukul 11.00 (hari ini),” ujar Obama.
Senator AS dari Partai Demokrat, Harry Reid, berharap DPR tidak membuat kesalahan yang sama, dengan menciptakan shutdown atas kebuntuan politik. ”Mari kita jujur, ini adalah rasa sakit yang ditimbulkan pada suatu bangsa tanpa alasan yang baik dan kita tidak bisa, tidak bisa membuat kesalahan yang sama lagi,” kata Reid.
Sebelumnya, para politisi, bankir dan ekonom telah memperingatkan konsekuensi ekonomi yang mengerikan dunia bagi dunia, kecuali senat sepakat untuk menaikkan batas pinjaman pemerintah AS.
Shutdown Pemerintah AS, telah memasuki minggu ketiga, ketika Parlemen AS yang dikuasai Partai Republik memblokir anggaran pemerintah, sehingga nyaris semua layanan publik di AS tutup.
Shutdown terjadi setelah senat menolak tuntutan DPR untuk tidak mendanai atau menunda pelaksanaan UU Asuransi Kesehatan yang digagas Presiden Obama atau Obamacare, yang merupakan bagian dari RUU Anggaran.
Presiden Obama sejak awal menolak merundingkan perubahan dalam UU Asuransi Kesehatan sebelum layanan pemerintah dibuka kembali.
(mas)
