DK PBB ultimatum Suriah

Sindonews.com - Dewan Keamanan PBB, semalam melakukan voting di New York, AS. Hasilnya, Suriah diberi ultimatum untuk patuh dalam pelucutan senjata kimia dan melakukan perundingan damai di Jenewa untuk mengakhiri konflik.

Jika Suriah melanggar ultimatum, DK PBB merestui penerapan sanksi Bab VII Piagam PBB. Yakni, sanksi agresi militer. Rusia, yang sebelumnya bersikeras menentang ancaman sanksi itu, semalam juga ikut menyetujui hasil keputusan DK PBB.

”Para Dewan Keamanan PBB, siap untuk mengambil tindakan di bawah Bab VII Piagam PBB, itu sudah cukup jelas,” kata Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, seperti dikutip Reuters, Sabtu (28/9/2013).

Lavrov membenarkan, ultimatum itu berkonsekuensi terhadap sanksi agresi militer terhadap Suriah, jika rezim Pemerintah Bashar al-Assad, mengabaikan ultimatum itu.

Terpisah, Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, mengatakan, kekuatan dunia sepakat untuk menyelenggarakan konferensi perdamaian internasional untuk Suriah. Waktunya, kata Ki-moon, sudah ditetapkan, yakni pertengahan November 2013.

Konferensi itu, lanjut Ki-moon, untuk membantu Suriah mengakhiri perang saudara yang sudah berlangsung hampir tiga tahun ini. ”Keputusan ini, menjadi keputusan bersejarah,” ucapnya.

Kendati Rusia menyatakan mendukung dan siap ambil bagian untuk menghukum Suriah jika mengabaikan ultimatum, namun Lavrov juga mengingatkan, bahwa keputusan DK PBB juga berlaku untuk oposisi atau pemberontak Suriah. ”Ancaman tidak hanya berlaku untuk Damaskus, tapi oposisi harus bekerja sama,” ujarnya.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry mengatakan, keputusan DK PBB menunjukkan, bahwa diplomasi bisa begitu kuat. ”Sehingga upaya damai dapat meredakan ancaman perang senjata,” katanya.

Kerrry berujar, resolusi DK PBB itu, untuk pertama kalinya mengupayakan penghapusan total senjata kimia pada sebuah negara.