PM Australia janji tak usik kedaulatan RI
Kamis, 26 September 2013 - 10:55 WIB
PM Australia janji tak usik kedaulatan RI
A
A
A
Sindonews.com- Perdana Menteri Austrlia, Tony Abbott, mengkonfirmasi penentangan pemerintah dan DPR RI perihal penempatan polisi-polisi Australia di wilayah RI, untuk mencegah aksi “manusia perahu”. Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, sudah tegas menolak rencana Abbott itu, karena bisa mengusik kedaulatan Indonesia.
Abbott pun berjanji, untuk tidak pernah mengusulkan atau membuat kebijakan yang akan melanggar kedaulatan Indonesia. Sebelumnya, rencana pencegahan para pencari suaka atau “manusia perahu” dengan menempatkan polisi-polisi Australia memicu ketegangan Australia dan Indonesia.
Akhir September ini, Abbott dijadwalkan ke Jakarta. Agenda kunjungan Abbott, diprediksi membahas kebijakan kontroversialnya yang ia namakan “Operasi Borders Sovereign” itu. Menlu Marty, juga sudah memperingatkan Menlu Australia, Julie Bishop, menjelang sidang PBB di New York, bahwa Indonesia tidak bisa menerima rencana kebijakan Abbott.
Abbott, pada Kamis (26/9/2013), menepis kekhawatiran Marty, bahwa kebijakan itu akan melanggar kedaulatan Indonesia. “Saya tidak yakin itu yang terjadi,” kata Abbott.
”Ini bukan soal memaksa siapa pun, ini adalah pertanyaan tentang cara bekerja yang sangat kooperatif dan konstruktif dengan tetangga kami (Indonesia), guna memastikan bahwa masalah ini mengerikan,” ujar Abbott, seperti dikutip AFP.
”Kami benar-benar menghormati kedaulatan Indonesia, dan kita tidak akan pernah melakukan atau mengusulkan apapun yang bertentangan dengan itu,” imbuh dia.
Menurutnya, hal yang penting untuk diingat adalah bahwa Australia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Indonesia. ”Keduanya sudah bekerja sangat konstruktif bersama-sama di masa lalu pada masalah penyelundupan manusia,” ucapnya.
”Kami, saat ini, bekerja sangat baik bersama dengan orang Indonesia, kita bisa berbuat lebih baik di masa depan.”
Abbott pun berjanji, untuk tidak pernah mengusulkan atau membuat kebijakan yang akan melanggar kedaulatan Indonesia. Sebelumnya, rencana pencegahan para pencari suaka atau “manusia perahu” dengan menempatkan polisi-polisi Australia memicu ketegangan Australia dan Indonesia.
Akhir September ini, Abbott dijadwalkan ke Jakarta. Agenda kunjungan Abbott, diprediksi membahas kebijakan kontroversialnya yang ia namakan “Operasi Borders Sovereign” itu. Menlu Marty, juga sudah memperingatkan Menlu Australia, Julie Bishop, menjelang sidang PBB di New York, bahwa Indonesia tidak bisa menerima rencana kebijakan Abbott.
Abbott, pada Kamis (26/9/2013), menepis kekhawatiran Marty, bahwa kebijakan itu akan melanggar kedaulatan Indonesia. “Saya tidak yakin itu yang terjadi,” kata Abbott.
”Ini bukan soal memaksa siapa pun, ini adalah pertanyaan tentang cara bekerja yang sangat kooperatif dan konstruktif dengan tetangga kami (Indonesia), guna memastikan bahwa masalah ini mengerikan,” ujar Abbott, seperti dikutip AFP.
”Kami benar-benar menghormati kedaulatan Indonesia, dan kita tidak akan pernah melakukan atau mengusulkan apapun yang bertentangan dengan itu,” imbuh dia.
Menurutnya, hal yang penting untuk diingat adalah bahwa Australia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Indonesia. ”Keduanya sudah bekerja sangat konstruktif bersama-sama di masa lalu pada masalah penyelundupan manusia,” ucapnya.
”Kami, saat ini, bekerja sangat baik bersama dengan orang Indonesia, kita bisa berbuat lebih baik di masa depan.”
(esn)
