Indonesia pimpin forum para menteri FPGH

Sindonews.com - Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa memimpin pertemuan forum para menteri dari kelompok inisiatif kebijakan luar negeri dan kesehatan global (FPGH) di gedung Perutusan Tetap Indonesia untuk PBB di New York, di sela-sela rangkaian acara Sidang Majelis Umum PBB ke-68 di New York, Senin (23/9/2013).

Pertemuan yang mengangkat tema “Strengthening Partnership for Global Health in the Framework of Post-2015 Development Agenda” ini dihadiri oleh 7 negara anggotanya, yaitu Afrika Selatan, Brazil, Indonesia, Perancis, Norwegia, Senegal dan Thailand.
Marty menegaskan, jelang tahun 2015 semua anggota kemitraan ini perlu memperkuat kinerja, mengingat data dan kajian PBB tahun ini yang menyimpulkan bahwa dari delapan target Tujuan Pembangunan Milenia (MDGs), masih banyak target di sektor kesehatan yang jauh tertinggal dibandingkan target lainnya.

Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa kerangka kesehatan dalam agenda tersebut kiranya ditujukan untuk pencapaian pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan tertinggi pada setiap siklus kehidupan. Ditegaskan juga agar proses pembahasan agenda pembangunan pasca 2015 tidak mengurangi komitmen dan berbagai upaya percepatan pencapaian MDGs.

Terkait kemitraan untuk kesehatan global dalam kerangka agenda pembangunan pasca 2015, ditegaskan arti penting dari kerjasama dan koordinasi lintas sektor, lintas aktor, dan lintas negara dalam mengatasi hambatan struktural dan ekonomi yang menghambat pencapaian tujuan kesehatan.

Dalam hal ini, negara-negara forum inisiatif FPGH menghimbau komunitas internasional untuk menguatkan kemitraan kesehatan global yang ditujukan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas kemitraan kesehatan global.

Di akhir pertemuan, para Menteri menyepakati adanya komunike bersama yang nantinya diharapkan dapat menjadi dasar dalam pembahasan rancangan resolusi terkait Kesehatan Global dan Kebijakan Luar Negeri di Sidang Majelis Umum PBB tahun ini, dimana Indonesia akan menjadi koordinator pembahasan rancangan resolusi tersebut.