Raja Kamboja desak oposisi untuk bergabung dengan parlemen
Kamis, 19 September 2013 - 03:19 WIB
Raja Kamboja desak oposisi untuk bergabung dengan parlemen
A
A
A
Sindonews.com – Raja Kamboja, Norodom Sihamoni, mengimbau anggota parlemen dari kubu oposisi untuk membatalkan rencana boikot di parlemen, demi persatuan nasional. Hal ini diungkapkan Raja Sihamoni pada Rabu (18/9/2013).
Dalam surat kerajaan yang ditujukan bagi 55 anggota parlemen dari kubu oposisi, Raja Sihamoni mengatakan, ia akan memimpin pertemuan pertama parlemen pada awal pekan depan. "Saya ingin mengajak untuk menghadiri pertemuan pertama Majelis Nasional untuk menunjukkan penyatuan dan kesatuan nasional," kata Sihamoni, seperti dikutip dari AFP.
Ini adalah pertama kalinya Raja Sihamoni campur tangan untuk menyelesaikan krisis politik, sejak ia naik takhta pada 2004 silam. Secara resmi, Raja Sihamoni adalah Kepala Negara, tapi dia tidak memiliki kekuasaan politik.
Hal ini berbeda dengan saat berkuasanya Raja Norodom Sihanouk, yang tak lain adalah ayah Sihamoni. Kala itu, Sihanouk aktif melakukan intervensi untuk menyelesaikan kebuntuan politik, terutama setelah pemilu.
Pesan dari kerajaan itu datang, satu hari setelah dua partai politik utama di Kamboja mengaku telah mendekati kesepakatan untuk mengakhiri kebuntuan atas hasil pemilu kontroversial yang digelar pada bulan Juli silam.
Dalam surat kerajaan yang ditujukan bagi 55 anggota parlemen dari kubu oposisi, Raja Sihamoni mengatakan, ia akan memimpin pertemuan pertama parlemen pada awal pekan depan. "Saya ingin mengajak untuk menghadiri pertemuan pertama Majelis Nasional untuk menunjukkan penyatuan dan kesatuan nasional," kata Sihamoni, seperti dikutip dari AFP.
Ini adalah pertama kalinya Raja Sihamoni campur tangan untuk menyelesaikan krisis politik, sejak ia naik takhta pada 2004 silam. Secara resmi, Raja Sihamoni adalah Kepala Negara, tapi dia tidak memiliki kekuasaan politik.
Hal ini berbeda dengan saat berkuasanya Raja Norodom Sihanouk, yang tak lain adalah ayah Sihamoni. Kala itu, Sihanouk aktif melakukan intervensi untuk menyelesaikan kebuntuan politik, terutama setelah pemilu.
Pesan dari kerajaan itu datang, satu hari setelah dua partai politik utama di Kamboja mengaku telah mendekati kesepakatan untuk mengakhiri kebuntuan atas hasil pemilu kontroversial yang digelar pada bulan Juli silam.
(esn)
