Terkait laporan penyadapan, PBB akan hubungi Pemerintah AS
Selasa, 27 Agustus 2013 - 02:45 WIB
Terkait laporan penyadapan, PBB akan hubungi Pemerintah AS
A
A
A
Sindonews.com – PBB menyatakan pada Senin (26/8/2013), bahwa phaknya berencana untuk menghubungi Amerika Serikat (AS) atas laporan yang menyatakan dinas intelijen AS, National Security Agency (NSA) telah melakukan menyadapan di markas PBB di New York.
Laporan penyadapan ini diungkap oleh mingguan Jerman, Der Spiegel, mengutip dokumen rahasia AS yang diperoleh dari buronan intelijen AS, yang juga mantan kontraktor NSA, Edward Snowden. Pada akhir pekan lalu, Der Spiegel melaporkan, bahwa AS berhasil memperoleh akses ke sistem video conference internal PBB pada 2012.
"Kami menyadari laporan ini dan kami berniat untuk berhubungan dengan otoritas yang relevan dalam hal ini," kata Juru Bicara PBB, Farhan Haq kepada wartawan, seperti dikutip dari Reuters.
Dia mengatakan, hukum internasional yang mapan, seperti Konvensi Wina 1961, yang mengatur hubungan diplomatik, menyebutkan perlindungan bagi fungsi PBB, misi diplomatik, dan organisasi internasional lainnya.
"Oleh karena itu, negara-negara anggota diharapkan untuk bertindak sesuai untuk melindungi keutuhan misi diplomatik," kata Haq.
Der Spiegel juga melaporkan, bahwa misi Uni Eropa dan pengawas nuklir PBB yang bermarkas di Wina, Badan Energi Atom Internasional (IAEA), termasuk di antara mereka yang ditargetkan oleh intelijen AS.
Laporan penyadapan ini diungkap oleh mingguan Jerman, Der Spiegel, mengutip dokumen rahasia AS yang diperoleh dari buronan intelijen AS, yang juga mantan kontraktor NSA, Edward Snowden. Pada akhir pekan lalu, Der Spiegel melaporkan, bahwa AS berhasil memperoleh akses ke sistem video conference internal PBB pada 2012.
"Kami menyadari laporan ini dan kami berniat untuk berhubungan dengan otoritas yang relevan dalam hal ini," kata Juru Bicara PBB, Farhan Haq kepada wartawan, seperti dikutip dari Reuters.
Dia mengatakan, hukum internasional yang mapan, seperti Konvensi Wina 1961, yang mengatur hubungan diplomatik, menyebutkan perlindungan bagi fungsi PBB, misi diplomatik, dan organisasi internasional lainnya.
"Oleh karena itu, negara-negara anggota diharapkan untuk bertindak sesuai untuk melindungi keutuhan misi diplomatik," kata Haq.
Der Spiegel juga melaporkan, bahwa misi Uni Eropa dan pengawas nuklir PBB yang bermarkas di Wina, Badan Energi Atom Internasional (IAEA), termasuk di antara mereka yang ditargetkan oleh intelijen AS.
(esn)
