Diaspora Belanda bikin konsep rumah murah untuk RI
Senin, 19 Agustus 2013 - 16:24 WIB
Diaspora Belanda bikin konsep rumah murah untuk RI
A
A
A
Sindonews.com - Diaspora Belanda menyiapkan konsep affordable housing (perumahan terjangkau) untuk Indonesia. Demikian disampaikan Pauline Boedianto, pembicara dari Indonesian Diaspora Network Chapter Netherlands, pada hari pertama penyelenggaraan Kongres Indonesia Diaspora Kedua, di JCC, kemarin.
Berdasarkan pengalamannya di Belanda sebagai penggiat pembangunan dan rehabilitasi daerah kumuh dan pedesaan, Pauline tergugah untuk membantu mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi di wilayah kumuh di Muara Angke, Jakarta. Beberapa masalah yang disoroti salah satunya buruknya sanitasi dan tingginya angka kriminalitas.
Pauline mengatakan, situasi yang terjadi di Indonesia, juga terjadi di negara-negara lain di dunia, termasuk Belanda sebagai tempatnya bermukim.
Untuk mengatasi hal tersebut, dia telah menyiapkan konsep affordable housing. Bahkan konsep tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan diharapkan menjadi semacam model standar bagi pembangunan rumah susun di Indonesia.
”Kami telah mengajukan proposal dan sudah mendapat persetujuan dari Pemprov DKI Jakarta,” katanya, seperti dikutip situs Kemlu.
Berdasarkan pengalamannya di Belanda sebagai penggiat pembangunan dan rehabilitasi daerah kumuh dan pedesaan, Pauline tergugah untuk membantu mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi di wilayah kumuh di Muara Angke, Jakarta. Beberapa masalah yang disoroti salah satunya buruknya sanitasi dan tingginya angka kriminalitas.
Pauline mengatakan, situasi yang terjadi di Indonesia, juga terjadi di negara-negara lain di dunia, termasuk Belanda sebagai tempatnya bermukim.
Untuk mengatasi hal tersebut, dia telah menyiapkan konsep affordable housing. Bahkan konsep tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan diharapkan menjadi semacam model standar bagi pembangunan rumah susun di Indonesia.
”Kami telah mengajukan proposal dan sudah mendapat persetujuan dari Pemprov DKI Jakarta,” katanya, seperti dikutip situs Kemlu.
(esn)
