Hamas tolak tawaran Fatah untuk gelar pemilu
Senin, 19 Agustus 2013 - 12:14 WIB
Hamas tolak tawaran Fatah untuk gelar pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Gerakan Islam Hamas pada akhir pekan kemarin telah menolak tawaran Presiden Palestina Mahmoud Abbas dari Partai Fatah untuk mengadakan pemilihan umum. Demikian diungkapkan seorang pejabat Fatah, Minggu (19/8/2013).
Sejumlah delegasi Fatah yang dipimpin oleh Amin Maqboul tiba di Gaza pada Minggu malam untuk menyampaikan tawaran Presiden Abbas secara langsung pada Hamas. Namun, Emad Al-Alami, perwakilan Hamas di akhir pertemuan menolak untuk berbicara kepada wartawan.
Maqboul mengatakan, Hamas menerima pejelasan yang diutarakan oleh delegasi Fatah dan menyambut gagasan baik tentang pemilu. "Namun, menurut Hamas, pemilu seharunya menjadi hal terakhir setelah rekonsiliasi di Palestina terlaksana, bukan hal yang pertama," ungkap Amin Maqboul, Kepala delegasi Fatah kepada Xinhua.
Mereka sebelumnya selalu menolak untuk menyelenggarakan pemilu sebelum masalah kontroversi meliputi reformasi Organisasi Pembebasan Palestina, struktur dinas keamanan, rekonsiliasi sosial, dan pembentukan pemerintah persatuan transisi terwujud.
Maqboul mengungkapkan, bahwa pemilu sebenarnya adalah sebuah tindakan positif yang sengaja dilakukan untuk mengakhiri perpecahan di Palestina sejak 2007 lalu. Mengacu pada pembagian politik di wilayah Tepi Barat, di mana Presiden Abbas memimpin.
Sejumlah delegasi Fatah yang dipimpin oleh Amin Maqboul tiba di Gaza pada Minggu malam untuk menyampaikan tawaran Presiden Abbas secara langsung pada Hamas. Namun, Emad Al-Alami, perwakilan Hamas di akhir pertemuan menolak untuk berbicara kepada wartawan.
Maqboul mengatakan, Hamas menerima pejelasan yang diutarakan oleh delegasi Fatah dan menyambut gagasan baik tentang pemilu. "Namun, menurut Hamas, pemilu seharunya menjadi hal terakhir setelah rekonsiliasi di Palestina terlaksana, bukan hal yang pertama," ungkap Amin Maqboul, Kepala delegasi Fatah kepada Xinhua.
Mereka sebelumnya selalu menolak untuk menyelenggarakan pemilu sebelum masalah kontroversi meliputi reformasi Organisasi Pembebasan Palestina, struktur dinas keamanan, rekonsiliasi sosial, dan pembentukan pemerintah persatuan transisi terwujud.
Maqboul mengungkapkan, bahwa pemilu sebenarnya adalah sebuah tindakan positif yang sengaja dilakukan untuk mengakhiri perpecahan di Palestina sejak 2007 lalu. Mengacu pada pembagian politik di wilayah Tepi Barat, di mana Presiden Abbas memimpin.
(esn)
