Korsel kritik kegiatan survei Jepang di Pulau Dokdo
Korsel kritik kegiatan survei Jepang di Pulau Dokdo
A
A
A
Sindonews.com – Korea Selatan (Korsel) mengajukan protes keras pada Jumat (2/8/2013), terhadap kegiatan survei pertama Jepang di Pulau Dokdo. Korsel mendesak negara tetangga mereka itu untuk menghentikan provokasi.
"Pemerintah kami dengan tegas melayangkan protes terhadap tindakan provokasi baru Jepang terhadap Pulau Dokdo, yang merupakan wilayah kita sendiri dalam hal sejarah, geografi, dan hukum internasional, dengan dalih sebuah jajak pendapat dari Kantor Kabinet," kata Kementerian Luar Negeri Korsel dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Xinhua.
Protes itu terjadi sehari setelah Kantor Kabinet Jepang meluncurkan hasil jajak pendapat yang dilakukan pada Juni terhadap 3.000 orang dewasa Jepang untuk menanyakan apakah pulau paling timur Seoul itu milik Jepang atau Korsel.
Lebih dari 60 persen responden mengatakan, bahwa pulau yang dikenal sebagai Takeshima di Jepang, adalah wilayah Jepang, berdasar sejarah dan hukum internasional.
Seoul mendesak Tokyo untuk segera menghentikan provokasi seperti itu. Pemerintah Korsel mengatakan, bahwa itu sebuah sikap "menyedihkan" bagi Jepang untuk melanjutkan klaim konyol atas Pulau Dokdo.
Kementerian itu mengatakan, bahwa serangkaian tindakan anti-sejarah dan kata-kata dari pemimpin Jepang menjadi hambatan serius bagi hubungan ke depan antara Seoul dan Tokyo, serta harmoni di Asia Timur Laut.
"Pemerintah kami dengan tegas melayangkan protes terhadap tindakan provokasi baru Jepang terhadap Pulau Dokdo, yang merupakan wilayah kita sendiri dalam hal sejarah, geografi, dan hukum internasional, dengan dalih sebuah jajak pendapat dari Kantor Kabinet," kata Kementerian Luar Negeri Korsel dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Xinhua.
Protes itu terjadi sehari setelah Kantor Kabinet Jepang meluncurkan hasil jajak pendapat yang dilakukan pada Juni terhadap 3.000 orang dewasa Jepang untuk menanyakan apakah pulau paling timur Seoul itu milik Jepang atau Korsel.
Lebih dari 60 persen responden mengatakan, bahwa pulau yang dikenal sebagai Takeshima di Jepang, adalah wilayah Jepang, berdasar sejarah dan hukum internasional.
Seoul mendesak Tokyo untuk segera menghentikan provokasi seperti itu. Pemerintah Korsel mengatakan, bahwa itu sebuah sikap "menyedihkan" bagi Jepang untuk melanjutkan klaim konyol atas Pulau Dokdo.
Kementerian itu mengatakan, bahwa serangkaian tindakan anti-sejarah dan kata-kata dari pemimpin Jepang menjadi hambatan serius bagi hubungan ke depan antara Seoul dan Tokyo, serta harmoni di Asia Timur Laut.
(esn)
Explore More