DPR AS putuskan penyadapan oleh NSA berlanjut

Sindonews.com- Parlemen AS melalui pemungutan suara, Rabu kemarin, memutuskan batal mengamandemen UU Kewenangan Pertahanan yang jadi rujukan National Security Agency (NSA) atau Badan Keamanan Nasional AS. Dengan demikian, penyadapan telepon dan internet oleh NSA tetap berlanjut.

Dalam pemungutan suara, 217 anggota DPR menolak amandemen yang diusulkan politikus Partai Republik, Justin Amash. Justin Amash, dalam debat kemarin, menyatakan, usulan amandemen itu memiliki dasar.

”Dengan menggunakan taktik yang sama, setiap pemerintahan sepanjang sejarah telah digunakan untuk membenarkan pelanggaran atas hak-hak warga,” ujarnya, seperti dikutip BBC, Kamis (25/7/2013). ”Mereka akan memberitahu Anda, bahwa pemerintah harus melanggar hak-hak rakyat Amerika,” lanjut Amash.

Dari kubu Partai Demokrat, 111 suara memilih untuk mengamandemen UU, meski ditentang pihak Gedung Putih. Sedangkan 83 menentang mengamandemen UU. Sedangkan dari Partai Republik, 94 suara setuju mengamandemen UU seperti usulan Amash. Namun, 134 suara lainnya menentang.


NSA mulai mengumpulkan catatan telepon warga Amerika pada tahun 2001. Penyadapan itu, sebagai bagian dari program surveilans yang telah diluncurkan oleh Presiden AS sebelumnya, George Walker Bush, pasca-serangan 11/9.

Penyadapan itu berlanjut di era Presiden Obama. Tapi, pada Juni 2013, mantan kontraktor CIA, Edward Snowden membocorkan penyadapan itu.

Anggota DPR yang menentang amandemen UU tersebut, sepakat dengan alasan Gedung Putih, bahwa program itu untuk melawan terorisme. ”Apakah 12 tahun berlalu dan kenangan kita memudar begitu buruk, bahwa kita lupa apa yang terjadi pada 11 September?,” kata Mike Rogers, Ketua Partai Republik dari komite intelijen DPR.

Anggota DPR, Minnesota Michele Bachmann yang biasanya tidak sejalan dengan kebijakan Obama, ternyata juga mendukung program NSA. ”Janganlah kita berurusan dengan narasi palsu," katanya. "Mari kita berurusan dengan fakta yang akan membuat Amerika aman."