OKI desak Sekjen PBB berupaya hentikan kekerasan di Myanmar
Kamis, 11 Juli 2013 - 16:00 WIB
OKI desak Sekjen PBB berupaya hentikan kekerasan di Myanmar
A
A
A
Sindonews.com - Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyerukan sekjen PBB, Ban Ki-moon berbuat lebih banyak untuk menghentikan tirani di Myanmar, sementara umat Muslim di sana bertahan dengan kondisi memprihatinkan.
Abdullah al-Mouallemi, Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, mengatakan, PBB harus menekan Pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan masalah itu. "Myanmar dapat bermesraan dengan dunia. Tapi, satu-satunya masalalah adalah kemesraan itu dibangun di atas tubuh umat muslim yang menjadi korban di negera itu," ungkap Mouallemi.
Ungkapan itu disampaikan Mouallemi saat sejumlah negara anggota OKI Mengadakan pertemuan dengan Ki-moon yang khusus mendesak PBB lebih banyak bertindak, terutama untuk masalah yang menimpa umat muslim Rohingya di Myanmar. Seperti diketahui, 44 warga Myanmar yang sebagian besar muslim tewas dalam pertikaian sektarian di Myanmar tengah pada Maret lalu.
Mouallemi mengatakan, OKI menginginkan PBB dan sejumlah negara besar, khususnya Amerika Serikat, Rusia, Cina, Uni Eropa, dan sejumlah negara tetangga Myanmar angkat bicara dan menentang apa yang disebut pembersihan etnis Rohingya. "Menurut saya PBB dapat melakukan lebih dan itu harus dilakukan," ungkap Mouallemi.
"Sebab, saat ini Myanmar sedang mencoba membuka diri kepada dunia, menarik perhatian, investasi, dan keterlibatan seluruh dunia," jelasnya. "Harus ada yang mengakhiri pembunuhan, yang lebih mendasar dari itu adalah mengakhiri penganiyaan yang dihadapi oleh Muslim Rohingya," desak Mouallemi.
Sementara itu, Roble Olhaye, Duta Besar Djibouti untuk PBB, sekaligus kepala kelompok OKI di PBB menyebut penderitaan muslim Rohingya sebagai tindakan pembersihan etnis. "Pihak berwenang Myanmar gagal dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan kekerasan," ungkap Olhaye.
"Yang kita butuhkan dari PBB adalah suara yang keras dan jelas, menyentuh nurani di dunia," kata Olhaye. "Hak-hak dan nilai kemanusiaan yang paling mendasar telah terinjak oleh pemerintah dan unsur-unsir radikal di dalam Myanmar," terang Olhaye.
Abdullah al-Mouallemi, Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, mengatakan, PBB harus menekan Pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan masalah itu. "Myanmar dapat bermesraan dengan dunia. Tapi, satu-satunya masalalah adalah kemesraan itu dibangun di atas tubuh umat muslim yang menjadi korban di negera itu," ungkap Mouallemi.
Ungkapan itu disampaikan Mouallemi saat sejumlah negara anggota OKI Mengadakan pertemuan dengan Ki-moon yang khusus mendesak PBB lebih banyak bertindak, terutama untuk masalah yang menimpa umat muslim Rohingya di Myanmar. Seperti diketahui, 44 warga Myanmar yang sebagian besar muslim tewas dalam pertikaian sektarian di Myanmar tengah pada Maret lalu.
Mouallemi mengatakan, OKI menginginkan PBB dan sejumlah negara besar, khususnya Amerika Serikat, Rusia, Cina, Uni Eropa, dan sejumlah negara tetangga Myanmar angkat bicara dan menentang apa yang disebut pembersihan etnis Rohingya. "Menurut saya PBB dapat melakukan lebih dan itu harus dilakukan," ungkap Mouallemi.
"Sebab, saat ini Myanmar sedang mencoba membuka diri kepada dunia, menarik perhatian, investasi, dan keterlibatan seluruh dunia," jelasnya. "Harus ada yang mengakhiri pembunuhan, yang lebih mendasar dari itu adalah mengakhiri penganiyaan yang dihadapi oleh Muslim Rohingya," desak Mouallemi.
Sementara itu, Roble Olhaye, Duta Besar Djibouti untuk PBB, sekaligus kepala kelompok OKI di PBB menyebut penderitaan muslim Rohingya sebagai tindakan pembersihan etnis. "Pihak berwenang Myanmar gagal dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan kekerasan," ungkap Olhaye.
"Yang kita butuhkan dari PBB adalah suara yang keras dan jelas, menyentuh nurani di dunia," kata Olhaye. "Hak-hak dan nilai kemanusiaan yang paling mendasar telah terinjak oleh pemerintah dan unsur-unsir radikal di dalam Myanmar," terang Olhaye.
(esn)
