Pemerintah Filipina lanjutkan perundingan dengan MILF
Minggu, 07 Juli 2013 - 21:00 WIB
Pemerintah Filipina lanjutkan perundingan dengan MILF
A
A
A
Sindonews.com - Kelompok penentang pemerintah terbesar di Filipina, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), akan melanjutkan perundingan damai dengan perwakilan pemerintah di Malaysia, Senin (8/7/2013) besok.
Wakil ketua MILF untuk urusan politik, Ghadzali Jaafar mengatakan, perundingan damai besok akan menujukan dan membahas posisi MILF. "Kami sedang memantau kemajuan dari negosasi," ungkap Jaafar.
Pembagian kekayaan adalah salah satu masalah yang masih harus dibahas bersama pemerintah, setelah MILF dan pemerintah sepakat untuk menandatangani kerangka kesepakatan kerjama Bangsamoro pada Oktober 2012 lalu.
Jaafar sebelumnya telah menuduh pemerintah Filipina sengaja menunda penandatanganan kesepakatan perdamaian untuk mengingkari komitmen guna kembali ke meja perundingan, segera setelah pemilu Mei berlangsung. "MILF muak atas usulan pemerintah untuk mengubah kerangka pernjajian yang telah ditandatangani dan sangat mungkin bagi kami untuk menolak proposal itu," ungkap Jaafar.
Pemerintahan Aquino dan MILF secara resmi menandatangani kerangka perjanjian damai pada 15 Oktober 2012 lalu. Namun, kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan pada tiga isu pokok, yakni berbagi kekayaan, kekuasaan, dan normalisasi atau meletakkan senjata oleh MILF dan pembauran para mantan penjuang MILF ke dalam bagian masyarakat.
Sejak 2001, Malaysia telah menyelenggarakan perundingan perdamaian antara pemerintah dan MILF untuk mengakhiri pemberontakan yang telah menewaskan 120 ribu orang dan menelantarkan 2 juta warga Filipina selatan. Sebelumnya, sudah ada dua undang-undang yang dibuat untuk mengatur pemerintahan otonom bagi Muslim di bagian selatan negara yang berpenduduk mayoritas Katolik itu. Tetapi, masalah separatisme tetap tidak terselesaikan dan kesepakatan perdamaian tidak dilaksanakan.
Wakil ketua MILF untuk urusan politik, Ghadzali Jaafar mengatakan, perundingan damai besok akan menujukan dan membahas posisi MILF. "Kami sedang memantau kemajuan dari negosasi," ungkap Jaafar.
Pembagian kekayaan adalah salah satu masalah yang masih harus dibahas bersama pemerintah, setelah MILF dan pemerintah sepakat untuk menandatangani kerangka kesepakatan kerjama Bangsamoro pada Oktober 2012 lalu.
Jaafar sebelumnya telah menuduh pemerintah Filipina sengaja menunda penandatanganan kesepakatan perdamaian untuk mengingkari komitmen guna kembali ke meja perundingan, segera setelah pemilu Mei berlangsung. "MILF muak atas usulan pemerintah untuk mengubah kerangka pernjajian yang telah ditandatangani dan sangat mungkin bagi kami untuk menolak proposal itu," ungkap Jaafar.
Pemerintahan Aquino dan MILF secara resmi menandatangani kerangka perjanjian damai pada 15 Oktober 2012 lalu. Namun, kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan pada tiga isu pokok, yakni berbagi kekayaan, kekuasaan, dan normalisasi atau meletakkan senjata oleh MILF dan pembauran para mantan penjuang MILF ke dalam bagian masyarakat.
Sejak 2001, Malaysia telah menyelenggarakan perundingan perdamaian antara pemerintah dan MILF untuk mengakhiri pemberontakan yang telah menewaskan 120 ribu orang dan menelantarkan 2 juta warga Filipina selatan. Sebelumnya, sudah ada dua undang-undang yang dibuat untuk mengatur pemerintahan otonom bagi Muslim di bagian selatan negara yang berpenduduk mayoritas Katolik itu. Tetapi, masalah separatisme tetap tidak terselesaikan dan kesepakatan perdamaian tidak dilaksanakan.
(esn)
