Rusia mungkin memberikan suaka bagi whistleblower CIA

Sindonews.com – Pemerintah Rusia kemungkinan akan memberikan suaka politik kepada Edward Snowden, mantan whistleblower CIA yang telah mengungkapkan program sangat rahasia NSA kepada publik.

"Jika kami menerima permintaan seperti itu, kami akan mempertimbangkannya," ujar Dmitry Peskov, Juru Bicara Pemerintah Rusia, Selasa (11/6/2013), seperti dikutip dari harian lokal, Kommersant.

Menurut seorang pengamat Rusia, menawarkan suaka kepada Snowden, yang pernah menjabat sebagai asisten teknis untuk CIA, akan menguntungkan seluruh masyarakat internasional. "Sebagai negara berdaulat, Rusia dapat menawarkan suaka kepada siapa pun yang dianggapnya benar," kata Igor Korotchenko, Pemimpin Redaksi majalah Pertahanan Nasional Moskow.

"Dalam kasus tertentu, Moskow menawarkan perlindungan kepada orang yang telah bertindak demi kepentingan seluruh umat manusia," tambah Korotchenko, seperti dikutip dari Xinhua.

Korotchenko mencatat, bahwa Snowden belum bisa dikatakan mata-mata atau berkhianat, karena ia belum menjual rahasia negaranya. Namun, ia bertindak sepenuhnya sebagai warga negara yang bersangkutan. "Informasi yang telah diungkapkannya sangatlah penting bagi setiap orang di dunia, tanpa memandang kebangsaan," lanjut Korotchenko.

Sementara itu, Alexei Pushkov, Kepala Komite Internasional di Majelis Rendah Parlemen meyakini, Amerika Serikat (AS) akan marah jika Moskow memberikan suakan pada seorang warga AS. "AS akan histeris, karena mereka mengakui hak tersebut untuk diri mereka sendiri saja," tulis Pushkov di Twitter-nya.

Pemerintah AS sendiri dilaporkan sedang bersiap-siap untuk mengambil tindakan terhadap Snowden. Reaksi itu menyusul sikap kompak senator AS pada Senin (10/6/2013), yang menyerukan agar Snowden diekstradisi dari tempat persembunyiannya di Hong Kong.

Kepala Intelijen Presiden Barack Obama, sekaligus Direktur Intelijen Nasional, James Clapper, mengatakan, tindakan pembocoran rahasia NSA oleh Snowden sangat merugikan bagi keamanan AS. Ia menyerahkan masalah itu pada Departemen Kehakiman, yang telah melakukan investigasi.