Irak desak Kurdi tarik pasukan dari wilayah sengketa
Kamis, 06 Juni 2013 - 17:33 WIB
Irak desak Kurdi tarik pasukan dari wilayah sengketa
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Dalam Negeri Irak, pada Kamis (6/6/2013), menyerukan kepada pemerintah daerah Kurdistan untuk menarik pasukan dari dua daerah sengketa. Seruan itu disampaikan, menjelang kunjungan Perdana Menteri Irak ke wilayah Kurdistan pekan depan.
”Kementerian Dalam Negeri minta pada saudara-saudara yang bertanggung jawab atas keamanan di wilayah Kurdistan untuk menarik pasukan, termasuk penjaga keamanan Kurdi, dari kota,” tulis pihak Kementerian Dalam Negeri Irak dalam situsnya.
Pemerintah Irak menegaskan, dua wilayah yang jadi sengketa itu, merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. ”Tanggung jawab keamanan, sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi Irak,” lanjut pihak kementerian, dikutip Xinhua.
Kedua etnis campuran yang mendiami dua wilayah sengketa, yakni Kurdi dan Turkoman. Pihak Kurdi ingin mendominasi penguasaan wilayah itu. Tapi, langkah itu ditentang keras Pemerintah Baghdad.
Perdana Menteri Irak, Nuri al-Maliki dijadwalkan berkunjung ke wilayah Kurdi pekan depan untuk memenuhi undangan dari Pemimpin Daerah Kurdi, Masoud Barzani. Kunjungan Maliki itu, untuk memecahkan kebekuan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, setelah berbulan-bulan bersengketa soal pembagian kekayaan minyak dan daerah sengketa di Provinsi Nineveh, Kirkuk, Salahudin dan Diyala, yang terletak di tepi Kurdi.
”Kementerian Dalam Negeri minta pada saudara-saudara yang bertanggung jawab atas keamanan di wilayah Kurdistan untuk menarik pasukan, termasuk penjaga keamanan Kurdi, dari kota,” tulis pihak Kementerian Dalam Negeri Irak dalam situsnya.
Pemerintah Irak menegaskan, dua wilayah yang jadi sengketa itu, merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. ”Tanggung jawab keamanan, sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi Irak,” lanjut pihak kementerian, dikutip Xinhua.
Kedua etnis campuran yang mendiami dua wilayah sengketa, yakni Kurdi dan Turkoman. Pihak Kurdi ingin mendominasi penguasaan wilayah itu. Tapi, langkah itu ditentang keras Pemerintah Baghdad.
Perdana Menteri Irak, Nuri al-Maliki dijadwalkan berkunjung ke wilayah Kurdi pekan depan untuk memenuhi undangan dari Pemimpin Daerah Kurdi, Masoud Barzani. Kunjungan Maliki itu, untuk memecahkan kebekuan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, setelah berbulan-bulan bersengketa soal pembagian kekayaan minyak dan daerah sengketa di Provinsi Nineveh, Kirkuk, Salahudin dan Diyala, yang terletak di tepi Kurdi.
(esn)
