Turki tak terima disebut negara demokrasi kelas dua
Turki tak terima disebut negara demokrasi kelas dua
A
A
A
Sindonews.com – Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoglu telah menghubungi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), John Kerry untuk menolak pernyataan terbaru dari Washington, yang mengungkapkan keprihatinan atas penanganan aparat Turki pada protes massa anti-pemerintah.
"Turki bukan demokrasi kelas dua," kata Davutoglu pada Kerry melalui panggilan telepon pada akhir Selasa silam. Demikian dituturkan seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri Turki yang tak disebutkan namanya pada AFP, Rabu (5/6/2013).
“Davutoglu meyakinkan Kerry, bahwa penyelidikan soal respon polisi sedang berlangsung,” kata sumber itu. Ia juga menambahkan, Davutoglu menjelaskan pada Kerry, bahwa aksi protes kali ini bukanlah hal yang ‘luar biasa’. Davutoglu membandingkannya dengan gerakan massa yang menduduki Wall Street pada 2011 silam.
Di awal pekan ini, Kerry telah mengungkapkan keprihatinannya atas laporan penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi Turki untuk memadamkan protes terbesar sejak dekade Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan berkuasa. Kerry mendesak semua pihak untuk "menghindari provokasi atau kekerasan."
Kemarin, Wakil Perdana Menteri Turki Bulent Arinc telah menyampaikan permintaan maaf kepada para demonstran yang terluka, setelah polisi menggunakan gas air mata dan meriam air terhadap para demonstran.
"Turki bukan demokrasi kelas dua," kata Davutoglu pada Kerry melalui panggilan telepon pada akhir Selasa silam. Demikian dituturkan seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri Turki yang tak disebutkan namanya pada AFP, Rabu (5/6/2013).
“Davutoglu meyakinkan Kerry, bahwa penyelidikan soal respon polisi sedang berlangsung,” kata sumber itu. Ia juga menambahkan, Davutoglu menjelaskan pada Kerry, bahwa aksi protes kali ini bukanlah hal yang ‘luar biasa’. Davutoglu membandingkannya dengan gerakan massa yang menduduki Wall Street pada 2011 silam.
Di awal pekan ini, Kerry telah mengungkapkan keprihatinannya atas laporan penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi Turki untuk memadamkan protes terbesar sejak dekade Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan berkuasa. Kerry mendesak semua pihak untuk "menghindari provokasi atau kekerasan."
Kemarin, Wakil Perdana Menteri Turki Bulent Arinc telah menyampaikan permintaan maaf kepada para demonstran yang terluka, setelah polisi menggunakan gas air mata dan meriam air terhadap para demonstran.
(esn)
Explore More