Erdogan sebut para pengunjuk rasa sebagai kaum ekstrimis
Senin, 03 Juni 2013 - 17:58 WIB
Erdogan sebut para pengunjuk rasa sebagai kaum ekstrimis
A
A
A
Sindonews.com - Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan tak terima dengan tudingan para pengunjuk rasa yang menyebut dirinya sebagai diktator. Erdogan malah balik menyebut para pengunjuk rasa sebagai ekstrimis.
"Jika mereka menyebut seorang yang telah melayani rakyat dengan sebutan diktator, saya tidak bisa berkata apa-apa," ungkap Erdogan dalam pidatonya di depan kelompok migran yang berasal dari negara Balkan.
"Yang menjadi perhatian saya saat ini adalah melayani negara saya," imbuh Erdogan seperti dilansir Presstv.
"Saya bukan penguasa rakyat. Kediktatoran tidak mengalir dalam darah dan karekter pribadi saya. Saya adalah seorang pelayan masyarakat," ungkap Erdogan.
Erdogan menyebut para pengunjuk rasa berdemo atas dasar idelogis dan diorganisir oleh kelompok oposisi yang tidak dapat mengalahkan pemerintah yang berkuasa lewat jalur resmi melalui pemungutan di kotak suara.
Dia lantas mengungkapkan, para pengunjuk rasa telah melakukan aksi vandalisme. "Mereka telah menghancurkan 89 kendaraan milik kepolisian, 42 mobil pribadi, empat bus dan 94 unit usaha dalam aksi ujuk rasa mereka," ungkap Erdogan.
Seperti diketahui, puluhan ribu demonstran anti pemerintah Turki menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah kota di Turki, termasuk Istanbul, Ankara, Izmir, Mugla, Antalya. Di alun-alun Istanbul, Taksim, sebanyak 10 ribu demonstran menuntut Ergogan mundur dari jabatannya dan meneriakan kata "Kemenangan, kemenangan, kemenangan,".
Di lokasi yang berbeda, sekitar 7 ribu warga Turki juga menggelar aksi demonstrasi di Ibu Kota Ankara, mereka mengecam Erdogan dan menyebutnya sebagai diktaor yang fasis.
Aksi demonstrasi yang berawal damai berakhir ricuh, sebagai puncak kemarahan rakyat terhadap sikap otoriter Erdogan. Polisi Turki dilaporkan menembakkan gas air mata dan menggunakan meriam air untuk membubarkan para demonstran di Kota Ankara. Sikap aparat itu ia sebut sebagai tindakan menyapu negara.
Dalam gaya kepemimpinannya, Erdogan mencoba untuk meninggalkan cap kuno yang melekat pada Turki, dengan merombak konstitusi dan kebijakan luar negeri. Tapi, beberapa pihak, termasuk mantan pendukungnya, menuduh pemerintahan Erdogan telah bersikap otoriter.
"Jika mereka menyebut seorang yang telah melayani rakyat dengan sebutan diktator, saya tidak bisa berkata apa-apa," ungkap Erdogan dalam pidatonya di depan kelompok migran yang berasal dari negara Balkan.
"Yang menjadi perhatian saya saat ini adalah melayani negara saya," imbuh Erdogan seperti dilansir Presstv.
"Saya bukan penguasa rakyat. Kediktatoran tidak mengalir dalam darah dan karekter pribadi saya. Saya adalah seorang pelayan masyarakat," ungkap Erdogan.
Erdogan menyebut para pengunjuk rasa berdemo atas dasar idelogis dan diorganisir oleh kelompok oposisi yang tidak dapat mengalahkan pemerintah yang berkuasa lewat jalur resmi melalui pemungutan di kotak suara.
Dia lantas mengungkapkan, para pengunjuk rasa telah melakukan aksi vandalisme. "Mereka telah menghancurkan 89 kendaraan milik kepolisian, 42 mobil pribadi, empat bus dan 94 unit usaha dalam aksi ujuk rasa mereka," ungkap Erdogan.
Seperti diketahui, puluhan ribu demonstran anti pemerintah Turki menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah kota di Turki, termasuk Istanbul, Ankara, Izmir, Mugla, Antalya. Di alun-alun Istanbul, Taksim, sebanyak 10 ribu demonstran menuntut Ergogan mundur dari jabatannya dan meneriakan kata "Kemenangan, kemenangan, kemenangan,".
Di lokasi yang berbeda, sekitar 7 ribu warga Turki juga menggelar aksi demonstrasi di Ibu Kota Ankara, mereka mengecam Erdogan dan menyebutnya sebagai diktaor yang fasis.
Aksi demonstrasi yang berawal damai berakhir ricuh, sebagai puncak kemarahan rakyat terhadap sikap otoriter Erdogan. Polisi Turki dilaporkan menembakkan gas air mata dan menggunakan meriam air untuk membubarkan para demonstran di Kota Ankara. Sikap aparat itu ia sebut sebagai tindakan menyapu negara.
Dalam gaya kepemimpinannya, Erdogan mencoba untuk meninggalkan cap kuno yang melekat pada Turki, dengan merombak konstitusi dan kebijakan luar negeri. Tapi, beberapa pihak, termasuk mantan pendukungnya, menuduh pemerintahan Erdogan telah bersikap otoriter.
(esn)
