Korut tolak ajakan dialog Korsel
Korut tolak ajakan dialog Korsel
A
A
A
Sindonews.com - Korea Utara (Korut) menolak tawaran perundingan Korea Selatan (Korsel) untuk menggelar pembicaraan formal membahas operasional zona industri gabungan Kaesong, Jumat (26/4/2013). Sebaliknya, Pemerintah Korut malah menantang Korsel untuk menarik semua staf yang masih tetap berada di Kaesong.
Seperti diketahui, kemarin, Korsel memberikan waktu selama 24 jam kepada Korut untuk menyetujui ajakan dialog yang bertujuan melanjutkan operasional industri gabungan Kaesong. Jika tidak dipenuhi, Korsel mengancam akan menarik 175 warga mereka yang masih menjadi staf di sana.
Tak peduli dengan tawaran tersebut, Utara malah menyebut ajakan itu sebagai sebuah tipuan. Militer Korut yang tidak terima dengan ancaman Korsel lantas mengeluarkan sebuah peringatan keras. "Setiap perubahan di Kaesong yang berhak menentukan datang dari sisi utara," sebuat pernyataan militer Korut.
"Jika rezim boneka Korsel terus memperburuk situasi maka Korutlah yang pertama kali harus menentukan langka penting pertama, bukan Korsel," ungkap isi pernyaaan Komisi Pertahanan Nasional (NDC).
NDC mengatakan, ultimatum Korsel terhadap Korut hanya akan mendekatkanya mereka ke dalam kehancuran. Sebaliknya, NDC malah menantang Korsel maju terus dengan ancamannya untuk menarik semua stafnya. NDC menilai, keputusan itu sebagai sebuah tindakan kemanusiaan untuk menjamin keamanan setiap warga Korsel.
NDC bersikeras, bahwa pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kebuntuan masalah industri gabungan Kaesong adalah Korsel, bukan Korut.
"Keasong saat ini diambang kehancuran dan pihak yang sepenuhnya disalahkan adalah rezim boneka Korsel, sebagai pihak yang telah menyebabkan histeria perang," ujarnya.
Zona industri gabungan ini dibuka pada 2004 dan terletak 10 km masuk ke wilayah Korut dari perbatasan kedua negara. Selama ini, zona industri Kaesong menjadi sumber pemasukan bagi puluhan ribu warga Korut yang hidup dalam kemiskinan.
Seperti diketahui, kemarin, Korsel memberikan waktu selama 24 jam kepada Korut untuk menyetujui ajakan dialog yang bertujuan melanjutkan operasional industri gabungan Kaesong. Jika tidak dipenuhi, Korsel mengancam akan menarik 175 warga mereka yang masih menjadi staf di sana.
Tak peduli dengan tawaran tersebut, Utara malah menyebut ajakan itu sebagai sebuah tipuan. Militer Korut yang tidak terima dengan ancaman Korsel lantas mengeluarkan sebuah peringatan keras. "Setiap perubahan di Kaesong yang berhak menentukan datang dari sisi utara," sebuat pernyataan militer Korut.
"Jika rezim boneka Korsel terus memperburuk situasi maka Korutlah yang pertama kali harus menentukan langka penting pertama, bukan Korsel," ungkap isi pernyaaan Komisi Pertahanan Nasional (NDC).
NDC mengatakan, ultimatum Korsel terhadap Korut hanya akan mendekatkanya mereka ke dalam kehancuran. Sebaliknya, NDC malah menantang Korsel maju terus dengan ancamannya untuk menarik semua stafnya. NDC menilai, keputusan itu sebagai sebuah tindakan kemanusiaan untuk menjamin keamanan setiap warga Korsel.
NDC bersikeras, bahwa pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kebuntuan masalah industri gabungan Kaesong adalah Korsel, bukan Korut.
"Keasong saat ini diambang kehancuran dan pihak yang sepenuhnya disalahkan adalah rezim boneka Korsel, sebagai pihak yang telah menyebabkan histeria perang," ujarnya.
Zona industri gabungan ini dibuka pada 2004 dan terletak 10 km masuk ke wilayah Korut dari perbatasan kedua negara. Selama ini, zona industri Kaesong menjadi sumber pemasukan bagi puluhan ribu warga Korut yang hidup dalam kemiskinan.
(esn)
Explore More