WNI ditempatkan 130 Km dari area konflik di Sabah
Kamis, 07 Maret 2013 - 00:47 WIB
WNI ditempatkan 130 Km dari area konflik di Sabah
A
A
A
Sindonews.com - Situasi WNI di Sabah yang diungsikan dilaporkan berada dalam kondisi aman dan ditempatkan dilokasi yang berjarak sekitar 130 km dari pusat konflik. Demikian Direktur Informasi dan Media Kemlu, PLE Priatna, Rabu 6 Februari.
Kemlu melalui KJRI Kota Kinabalu terus memantau dan berkomunikasi dengan pihak Pemerintah di Sabah. Sejak 4 Februari 2013, semua penduduk di kawasan kampung Tanduo harus meninggalkan tempat tinggal dan berpindah ke lokasi yang lebih aman.
“Setiap penduduk, tidak terkecuali WNI yang berada di radius 20 km dari area konflik telah dipindahkan dan mereka berada di tempat yang aman,” imbuh Priatna, seperti dikutip dari situs Kemlu RI.
Sementara itu dari Kota Kinabalu, Konjen Soepeno Sahid menuturkan, bahwa pihaknya terus berkoordinasi secara intens dengan aparat keamanan dan manajemen Felda (Federal Land Development Agency), instansi perladangan di Malaysia. KJRI telah mengirimkan surat resmi ke Ketua Majelis Keselamatan Negara Negeri Sabah.
Dalam surat tersebut, KJRI meminta jaminan keselamatan terhadap WNI/TKI. KJRI juga meminta Majelis Keselamatan Negara Negeri Sabah untuk menyampaikan info atau perkembangan penanganan aparat keamanan atas insiden Lahad Datu.
Selain itu, KJRI juga mengirimkan surat ke seluruh manajer ladang sawit se-Sabah untuk meminta pihak manajemen menjaga keselamatan WNI/TKI dan membekali para WNI/TKI dokumen perjalanan untuk keperluan keluar ladang.
Di samping langkah-langkah tersebut, KJRI juga telah menyampaikan imbauan kepada para WNI/TKI yang berada di wilayah Pantai Barat, Wilayah Pedalaman, Wilayah Kudat, Wilayah Sandakan, dan Wilayah Tawau agar tetap tenang dan tidak terprovokasi atas informasi yang bukan berasal dari sumber resmi.
KJRI Kota Kinabalu dan Konsulat Republik Indonesia di Tawau senantiasa berkoordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait di Sabah guna mendapatkan informasi terkini atas situasi dan kondisi WNI/TKI di seluruh Wilayah Sabah.
Kemlu melalui KJRI Kota Kinabalu terus memantau dan berkomunikasi dengan pihak Pemerintah di Sabah. Sejak 4 Februari 2013, semua penduduk di kawasan kampung Tanduo harus meninggalkan tempat tinggal dan berpindah ke lokasi yang lebih aman.
“Setiap penduduk, tidak terkecuali WNI yang berada di radius 20 km dari area konflik telah dipindahkan dan mereka berada di tempat yang aman,” imbuh Priatna, seperti dikutip dari situs Kemlu RI.
Sementara itu dari Kota Kinabalu, Konjen Soepeno Sahid menuturkan, bahwa pihaknya terus berkoordinasi secara intens dengan aparat keamanan dan manajemen Felda (Federal Land Development Agency), instansi perladangan di Malaysia. KJRI telah mengirimkan surat resmi ke Ketua Majelis Keselamatan Negara Negeri Sabah.
Dalam surat tersebut, KJRI meminta jaminan keselamatan terhadap WNI/TKI. KJRI juga meminta Majelis Keselamatan Negara Negeri Sabah untuk menyampaikan info atau perkembangan penanganan aparat keamanan atas insiden Lahad Datu.
Selain itu, KJRI juga mengirimkan surat ke seluruh manajer ladang sawit se-Sabah untuk meminta pihak manajemen menjaga keselamatan WNI/TKI dan membekali para WNI/TKI dokumen perjalanan untuk keperluan keluar ladang.
Di samping langkah-langkah tersebut, KJRI juga telah menyampaikan imbauan kepada para WNI/TKI yang berada di wilayah Pantai Barat, Wilayah Pedalaman, Wilayah Kudat, Wilayah Sandakan, dan Wilayah Tawau agar tetap tenang dan tidak terprovokasi atas informasi yang bukan berasal dari sumber resmi.
KJRI Kota Kinabalu dan Konsulat Republik Indonesia di Tawau senantiasa berkoordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait di Sabah guna mendapatkan informasi terkini atas situasi dan kondisi WNI/TKI di seluruh Wilayah Sabah.
(esn)
