Sekjen PBB desak Korut urungkan rencana uji coba
Sabtu, 09 Februari 2013 - 20:47 WIB
Sekjen PBB desak Korut urungkan rencana uji coba
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-moon memperingatkan, uji coba nuklir Korea Utara (Korut) dapat menghancurkan harapan rekonsiliasi dengan Korea Selatan (Korsel). Presiden baru Korsel Park Geun-hye, yang akan dilantik pada 25 Februari mendatang untuk menggantikan Lee Myung-bak, telah memperingatkan adanya konsekuensi serius jika Korut tetap nekat melanjutkan uji coba nuklir.
Korut dan Korsel ini telah terpisah sejak akhir perang Korea tahun 1950-1953, dan terus mengalami konflik seperti yang dipicu oleh tenggelamnya kapal perang Korsel pada 2010 serta serangan rudal balistik. Hal tersebut menunjukkan persaingan yang semakin meningkat. ”Presiden Korsel Park Geun-hye sangat berkomitmen untuk memperbaiki hubungan dengan Korut,” ujar Ban, yang juga mantan Menteri Luar Negeri Korsel, seperti dikutip AFP.
”Jika mereka melakukan uji coba nuklir ini, secara efektif mereka telah mengikat tangan presiden baru Korsel.” Menurut Ban, inisiatif Korut dan Korsel untuk menormalkan hubungan kedua negara yang buruk bakal memakan waktu lama. Ban mengimbau agar Korut tidak melakukan uji coba nuklir dan memfokuskan kebijakan untuk berbuat lebih banyak demi kesejahteraan rakyatnya. ”Situasi kemanusiaan cukup mengerikan di Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK—nama resmi Korut).
Negara ini tidak memberikan dana untuk upaya kemanusiaan PBB di Korut, karena ini adalah krisis dan situasi yang tegang di Semenanjung Korea,” ujar Ban. Ban mengatakan bahwa PBB telah berusaha untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Korut tapi karena krisis atas uji coba nuklir dan ketegangan di Semenanjung Korea, respons donor internasional menjadi sangat rendah.
Ban menjelaskan bahwa dia telah dipaksa menggunakan uang dari dana darurat PBB guna mendukung upaya bantuan di Korut,di mana terjadi kelaparan yang meluas. Akibatnya, diperlukan dana bantuan darurat PBB untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Korut.
”Saya hanya berharap dan mengajukan banding kepada pihak berwenang DPRK, bahwa mereka harus mengindahkan desakan dari masyarakat internasional dan mematuhi semua resolusi Dewan Keamanan PBB, dan berbuat lebih banyak untuk kesejahteraan rakyat mereka,” papar Ban.
Bulan lalu Korut mengumumkan akan melakukan uji coba nuklir untuk memprotes sanksi Dewan Keamanan PBB setelah peluncuran satelit pada bulan Desember tahun lalu, di mana Amerika Serikat (AS) dan negara lain menyebutnya sebagai tes uji coba rudal terselubung terlarang. Sejak 2003 AS, Rusia, China, Jepang, dan Korsel telah berusaha untuk menegosiasikan kesepakatan perlucutan senjata dengan Korut yang akan menghentikan program nuklirnya.
Tapi, kemudian Korut terus bergerak maju dengan melakukan uji coba nuklir pada 2006 yang menyebabkan sanksi PBB. Tahun 2009 Korut berjalan lebih jauh sehingga terjadi perundingan di Dewan Keamanan PBB yang mengarah kepada sanksi tambahan.
Korut dan Korsel ini telah terpisah sejak akhir perang Korea tahun 1950-1953, dan terus mengalami konflik seperti yang dipicu oleh tenggelamnya kapal perang Korsel pada 2010 serta serangan rudal balistik. Hal tersebut menunjukkan persaingan yang semakin meningkat. ”Presiden Korsel Park Geun-hye sangat berkomitmen untuk memperbaiki hubungan dengan Korut,” ujar Ban, yang juga mantan Menteri Luar Negeri Korsel, seperti dikutip AFP.
”Jika mereka melakukan uji coba nuklir ini, secara efektif mereka telah mengikat tangan presiden baru Korsel.” Menurut Ban, inisiatif Korut dan Korsel untuk menormalkan hubungan kedua negara yang buruk bakal memakan waktu lama. Ban mengimbau agar Korut tidak melakukan uji coba nuklir dan memfokuskan kebijakan untuk berbuat lebih banyak demi kesejahteraan rakyatnya. ”Situasi kemanusiaan cukup mengerikan di Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK—nama resmi Korut).
Negara ini tidak memberikan dana untuk upaya kemanusiaan PBB di Korut, karena ini adalah krisis dan situasi yang tegang di Semenanjung Korea,” ujar Ban. Ban mengatakan bahwa PBB telah berusaha untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Korut tapi karena krisis atas uji coba nuklir dan ketegangan di Semenanjung Korea, respons donor internasional menjadi sangat rendah.
Ban menjelaskan bahwa dia telah dipaksa menggunakan uang dari dana darurat PBB guna mendukung upaya bantuan di Korut,di mana terjadi kelaparan yang meluas. Akibatnya, diperlukan dana bantuan darurat PBB untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Korut.
”Saya hanya berharap dan mengajukan banding kepada pihak berwenang DPRK, bahwa mereka harus mengindahkan desakan dari masyarakat internasional dan mematuhi semua resolusi Dewan Keamanan PBB, dan berbuat lebih banyak untuk kesejahteraan rakyat mereka,” papar Ban.
Bulan lalu Korut mengumumkan akan melakukan uji coba nuklir untuk memprotes sanksi Dewan Keamanan PBB setelah peluncuran satelit pada bulan Desember tahun lalu, di mana Amerika Serikat (AS) dan negara lain menyebutnya sebagai tes uji coba rudal terselubung terlarang. Sejak 2003 AS, Rusia, China, Jepang, dan Korsel telah berusaha untuk menegosiasikan kesepakatan perlucutan senjata dengan Korut yang akan menghentikan program nuklirnya.
Tapi, kemudian Korut terus bergerak maju dengan melakukan uji coba nuklir pada 2006 yang menyebabkan sanksi PBB. Tahun 2009 Korut berjalan lebih jauh sehingga terjadi perundingan di Dewan Keamanan PBB yang mengarah kepada sanksi tambahan.
(esn)
