Korsel dukung sanksi PBB terhadap Korut

Sindonews.com - Korea Selatan (Korsel) menyatakan siap bergabung untuk mewujudkan sanksi yang diberikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Korea Utara (Korut). Dalam implementasi dari sanksi yang rencananya dimulai pekan depan tersebut, Kementerian Keuangan Korsel bakal membatasi akses terhadap nama-nama yang disebut pada resolusi tersebut.

Dalam sanksi PBB yang dikeluarkan sebagai bentuk respons atas peluncuran roket jarak jauh Korut pada Desember lalu, resolusi Dewan Keamanan PBB menambah enam lembaga Korut dan empat individu yang dilarang bepergian dan asetnya dibekukan. Sementara itu, Presiden Korsel terpilih Park Geun-hye memperingatkan Korut bahwa mereka bakal menghadapi isolasi yang lebih parah jika tetap melakukan uji coba nuklir ketiganya.

”Tak ada yang bisa didapatkan Korutdengansenjatanuklir,”kata Park saat menggelar pertemuan keamanan khusus dengan dua partai politik utama Korsel. ”Itu (uji coba nuklir) bakal memicu respons lebih kuat dan bakal membawa isolasi yang lebih parah terhadap Korut,” imbuhnya dikutip AFP.

Sementara itu, Korut justru balik memperingatkan Korsel mengenai kemungkinan pembatalan kerja sama zona industri, jika Seoul terbukti terlibat dalam pemberian sanksi Dewan Keamanan PBB atas peluncuran roket pada Desember lalu.

Zona industri bersama antara kedua Korea itu disebut Kompleks Industri Kaesong yang terletak di sepanjang perbatasan Korut. Pendirian zona industri itu merupakan bentuk kerja sama ekonomi antara kedua negara. Korut bakal memperketat inspeksi berbagai perlengkapan industri dan material yang bakal dikirim ke Kaesong.

”Jika ada seseorang yang mendekati Kaesong, meskipun hanya sedikit dan apa pun bentuknya, kita bakal menganggap itu sebagai sanksi yang keji terhadap kita,” kata juru bicara Komite Kerja Sama Ekonomi Nasional (NECC) Korut dalam pernyataannya.

”Kita bakal menarik semua bantuan untuk Kaesong dan mengembalikan wilayah tersebut ke zona militer,” tuturnya dikutip KCNA. Ditegaskan oleh NECC bahwa Korut telah mengorbankan wilayah perbatasan utamanya yang memiliki nilai pertahanan dan militer sangat tinggi itu menjadi tempat untuk kompleks industri.

Kawasan Industri Kaesong mengelola lebih dari 120 perusahaan milik Korsel yang mempekerjakan 53.000 warga Korut. Sebagian perusahaan tersebut bergerak di bidang industri padat karya seperti garmen, kaus kaki, dan perlengkapan dapur. Kaesong yang dimulai sejak akhir 2004 itu dikenal sebagai simbol rekonsiliasi yang tidak terpengaruh atas fluktuasi hubungan antar kedua negara yang terus memanas.

Kedua Korea itu secara teknis masih dalam status perang sejak Perang Korea 1950–1953 yang diakhiri dengan gencatan senjata. Bagaimana tanggap Korsel atas ancaman Korut itu? ”Kita tidak memiliki keinginan meletakkan sebuah kompor di Kaesong atau menciptakan halangan dalam operasionalnya,” kata seorang juru bicara Kementerian Unifikasi Korsel.

Pada bagian lain, bencana kelaparan menewaskan ribuan orang sepanjang 2012 lalu, saat Korut merayakan ulang tahun ke-100 pendiri negara tersebut, Kim Il-sung. Laporan itu disampaikan Rimjin-gang/ ASIAPRESS,kantor berita berbasis di Jepang. Kelaparan paling parah terjadi di Provinsi North Hwanghae dan South Hwanghae pada Januari hingga Mei 2012.

Mengutip pernyataan para petani dan para pekerja, 10 dari 60 orang di satu desa meninggal akibat kelaparan di wilayah barat daya Korut. Kasus lainnya menyebutkan 30 dari 1.000 orang meninggal karena kelaparan. “Ini merupakan 30 kali lipat lebih tinggi dibandingkan kondisi normal,” kata sumber lain.