Redam demonstrasi, PM Irak perintahkan bebaskan tahanan
Selasa, 01 Januari 2013 - 22:53 WIB
Redam demonstrasi, PM Irak perintahkan bebaskan tahanan
A
A
A
Sindonews.com – Guna mencegah kian merebaknya aksi demonstrasi, Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki pada Selasa (1/1/2013), memerintahkan untuk membebaskan ratusan tahanan wanita.
"Perdana menteri akan mengirim surat kepada presiden untuk mengeluarkan amnesti khusus untuk membebaskan mereka," kata Khaled al-Mullah, utusan resmi Pemerintah Irak yang ditunjuk untuk bernegosiasi dengan para demonstran.
Menurut Mullah, Maliki memerintahkan pembebasan lebih dari 700 tahanan perempuan, hal yang jadi tuntutan utama kaum demonstran. “Para tahanan yang dikenai dakwaan ringan akan dibebaskan,” ujar Mullah yang tak menjelaskan jangka waktu proses pembebasan para tahanan itu.
Menurut Mullah, saat ini ada ratusan tahanan wanita di penjara-penjara Irak. “Dari 920 tahanan perempuan di penjara-penjara Irak, 210 di antaranya telah dituduh atau dihukum karena aksi terorisme. Mereka tak bisa dibebaskan. Namun, mereka akan dipindahkan ke penjara di provinsi asal mereka,” jelas Mullah seperti dikutip dari Naharnet.
Meski memutuskan untuk melepaskan tahanan, namun Maliki tetap bersikap tegas terhadap aksi demonstrasi yang digelar kaum Sunni negeri itu. Maliki bahkan mengancam akan menggunakan seumber daya negara untuk mengakhiri unjuk rasa yang sudah berlangsung selama 10 hari.
Maliki mengaku hampir kehilangan kesabaran melihat aksi demo yang memblokir jalan raya ke Suriah dan Yordania itu.
“Para demonstran harus mengakhiri pemogokan mereka, sebelum campur tangan negara untuk mengakhirinya," kata Maliki dalam sebuah wawancara dengan siaran radio negara, Iraqiya. Pernyataan ini bisa diartikan bahwa Maliki bisa memerintahkan penggunaan kekuatan militer untuk mengatasi aksi unjuk rasa.
“Saya memperingatkan Anda semua untuk tidak melanjutkan (memblokir jalan raya), karena ini bertentangan dengan konstitusi Irak. Kami telah sangat sabar dengan Anda," tegasnya. Aksi ini dimulai pada 23 Desember 2012 silam, setelah terjadinya penangkapan 9 pengawal Menteri Keuangan Iran yang berasal dari kaum Sunni.
"Perdana menteri akan mengirim surat kepada presiden untuk mengeluarkan amnesti khusus untuk membebaskan mereka," kata Khaled al-Mullah, utusan resmi Pemerintah Irak yang ditunjuk untuk bernegosiasi dengan para demonstran.
Menurut Mullah, Maliki memerintahkan pembebasan lebih dari 700 tahanan perempuan, hal yang jadi tuntutan utama kaum demonstran. “Para tahanan yang dikenai dakwaan ringan akan dibebaskan,” ujar Mullah yang tak menjelaskan jangka waktu proses pembebasan para tahanan itu.
Menurut Mullah, saat ini ada ratusan tahanan wanita di penjara-penjara Irak. “Dari 920 tahanan perempuan di penjara-penjara Irak, 210 di antaranya telah dituduh atau dihukum karena aksi terorisme. Mereka tak bisa dibebaskan. Namun, mereka akan dipindahkan ke penjara di provinsi asal mereka,” jelas Mullah seperti dikutip dari Naharnet.
Meski memutuskan untuk melepaskan tahanan, namun Maliki tetap bersikap tegas terhadap aksi demonstrasi yang digelar kaum Sunni negeri itu. Maliki bahkan mengancam akan menggunakan seumber daya negara untuk mengakhiri unjuk rasa yang sudah berlangsung selama 10 hari.
Maliki mengaku hampir kehilangan kesabaran melihat aksi demo yang memblokir jalan raya ke Suriah dan Yordania itu.
“Para demonstran harus mengakhiri pemogokan mereka, sebelum campur tangan negara untuk mengakhirinya," kata Maliki dalam sebuah wawancara dengan siaran radio negara, Iraqiya. Pernyataan ini bisa diartikan bahwa Maliki bisa memerintahkan penggunaan kekuatan militer untuk mengatasi aksi unjuk rasa.
“Saya memperingatkan Anda semua untuk tidak melanjutkan (memblokir jalan raya), karena ini bertentangan dengan konstitusi Irak. Kami telah sangat sabar dengan Anda," tegasnya. Aksi ini dimulai pada 23 Desember 2012 silam, setelah terjadinya penangkapan 9 pengawal Menteri Keuangan Iran yang berasal dari kaum Sunni.
(esn)
