AS perbaharui sanksi untuk Sudan
Sabtu, 03 November 2012 - 20:46 WIB
AS perbaharui sanksi untuk Sudan
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama telah memperbaharui sanksi bagi Sudan. Sebelumnya, AS sudah menjatuhkan sanksi selama 15 tahun, sejak 1997 bagi negara itu. Meski Pemerintah Sudan sudah bisa menyelesaikan konflik dengan Sudan Selatan, tapi masih ada konflik lain di negara itu yang menyebabkan AS merasa perlu memperpanjang sanksi mereka bagi Sudan.
“Konflik yang terjadi di Kordofan Selatan, Blue Nile, dan Darfur terus mengancam stabilitas regional Sudan. Ada pelanggaran hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan di sana. Termasuk kurangnya akses bagi bantuan kemanusiaan,” ujar pernyataan Departemen Luar Negeri AS, Jumat (2/11/2012), seperti dikutip dari thestar.
Ratusan ribu orang telah meninggalkan rumah mereka di Kordofan Selatan dan negara bagian Blue Nile sejak bentrokan antara pasukan pemerintah dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Utara (SPLM-N) pecah lebih dari setahun yang lalu.
"Untuk menangani masalah ini diperlukan kondisi damai di Sudan. Hal ini akan memungkinkan AS dan Sudan untuk bergerak ke arah normalisasi hubungan," lanjut pernyataan itu.
Sanksi yang diberlakukan AS bagi Sudan berupa membatasi perdagangan negara itu dengan AS, serta membatasi investasi. Selain itu, AS juga memblokir aset Pemerintah dan para pejabat Sudan.
Sebelumnya, Pemerintah Sudan sudah bisa menyelesaikan sengketa dengan Sudan Selatan yang ingin memisahkan diri. Kesepakatan tercapai setelah perang selama beberapa dekade. “Namun masalah-masalah tetap muncul, seperti status wilayah perbatasan Abyei yang diperebutkan. Ini juga menimbulkan ancaman bagi keamanan,” tambah pernyataan tersebut.
“Konflik yang terjadi di Kordofan Selatan, Blue Nile, dan Darfur terus mengancam stabilitas regional Sudan. Ada pelanggaran hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan di sana. Termasuk kurangnya akses bagi bantuan kemanusiaan,” ujar pernyataan Departemen Luar Negeri AS, Jumat (2/11/2012), seperti dikutip dari thestar.
Ratusan ribu orang telah meninggalkan rumah mereka di Kordofan Selatan dan negara bagian Blue Nile sejak bentrokan antara pasukan pemerintah dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Utara (SPLM-N) pecah lebih dari setahun yang lalu.
"Untuk menangani masalah ini diperlukan kondisi damai di Sudan. Hal ini akan memungkinkan AS dan Sudan untuk bergerak ke arah normalisasi hubungan," lanjut pernyataan itu.
Sanksi yang diberlakukan AS bagi Sudan berupa membatasi perdagangan negara itu dengan AS, serta membatasi investasi. Selain itu, AS juga memblokir aset Pemerintah dan para pejabat Sudan.
Sebelumnya, Pemerintah Sudan sudah bisa menyelesaikan sengketa dengan Sudan Selatan yang ingin memisahkan diri. Kesepakatan tercapai setelah perang selama beberapa dekade. “Namun masalah-masalah tetap muncul, seperti status wilayah perbatasan Abyei yang diperebutkan. Ini juga menimbulkan ancaman bagi keamanan,” tambah pernyataan tersebut.
(esn)
