Daftar penjahat perang diajukan

Sindonews.com - Penyelidik hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa kemarin menyusun daftar baru rahasia mengenai unit Suriah dan militer yang diduga melakukan kejahatan perang.

Penyelidik itu juga memaparkan kekerasan HAM juga meningkat drastis di Suriah dalam beberapa pekan terakhir, dan menyeru agar tindakan yang layak dilakukan terhadap para penjahat perang di negara itu. Orang-orang ini bakal menghadapi persidangan kriminal suatu hari nanti.

Investigator independen, yang dipimpin Paulo Pinhero ini, memaparkan, telah mengumumkan bukti berat dan luar biasa dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengajukan situasi Suriah ke Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).

“Daftar rahasia kedua mengenai individu dan unit yang diyakini bertanggung jawab atas pelanggaran diberikan kepada Komisi TinggiHAM,” ujar Pinhero kepada Dewan HAM PBB di Jenewa, seperti dilansir Reuters.

Pinhero mempresentasikan laporan terakhir dengan menyebutkan, pemerintah Suriah dan milisi yang terafiliasi telah melakukan kejahatan perang, termasuk pembunuhan dan penyiksaan terhadap warga sipil yang tampaknya merupakan kebijakan yang diarahkan negara.

Dia juga menyebutkan keberadaan milisi yang meningkat dan membuat waspada di Suriah, beberapa bergabung dengan pemberontak dan lainnya beroperasi secara independen. Keberadaan mereka cenderung untuk meradikalisasi pemberontak, yang juga melakukan tindakan kriminal. Tapi, Pinhero tak menyebutkan apakah ada pemberontak Suriah dan pejabatnya disebutkan dalam daftar itu.

“Kami telah merekomendasikan laporan kami agar diteruskan ke Dewan Keamanan untuk dipertimbangkan sehingga mereka bisa mengambil langkah yang layak dalam melihat beratnya pelanggaran,pelecehan, dan kejahatan yang dilakukan pasukan pemerintah dan Shabbiha serta kelompok antipemerintah,” ungkap Pinhero.

Pinhero menyebutkan, daftar itu dirahasiakan karena standar rendah yang dipakai komisi penyelidik itu jika dibandingkan dengan standar pengadilan, yang berpotensi mengesampingkan hak ketidakbersalahan dan ketiadaan mekanisme tanggung jawab di mana tersangka bisa menggugat tuduhan itu.

Dia memaparkan, pelanggaran itu terjadi terlalu sering sehingga mustahil menginvestigasi semuanya.“Warga sipil, sebagian besar adalah anak-anak, mengemban bagian terberat atas kekerasan yang terus terjadi,” ujar Pinhero,dikutip AFP.

Duta Besar Suriah Faysal Khabbaz Hamoui yang menghadiri pertemuan itu membantah laporan tersebut dan menyebutnya tidak akurat. Dia menuding kekuatan Barat dan Arab mengirimkan dana dan senjata untuk mendukung pemberontak yang melakukan perang melawan Damaskus dan memperingatkan rencana itu akan menjadi senjata makan tuan.

“Para tentara bayaran itu adalah bom waktu yang akan meledak di negara dan negara-negara yang mendukung mereka setelah mereka menyelesaikan misi teroris di Suriah,”kata Hamoui.

Menurut Hamoui, laporan itu seharusnya menyebut negara-negara yang mendukung “pembunuh”yang menurutnya termasuk Amerika Serikat (AS), Qatar, Arab Saudi, Turki,dan Libya.

Sementara kelompok pengawas HAM, Human Rights Watch (HRW), yang berulang kali mendokumentasikan pelanggaran yang dilakukan pasukan keamanan Suriah,kemarin memaparkan, kelompok oposisi bersenjata telah memperlakukan para tawanan mereka dengan buruk dan menyiksa serta melakukan eksekusi tanpa pengadilan di Aleppo, Latakia,dan Idlib.