Bangladesh larang LSM bantu Rohingya
Jum'at, 03 Agustus 2012 - 13:39 WIB
Bangladesh larang LSM bantu Rohingya
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Bangladesh melarang tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membantu pengungsi Rohingya. LSM yang dilarang memberikan bantuan, antara lain, Doctors without Borders (Médecins Sans Frontières/MSF) dari Perancis, Action Against Hunger (ACF), dan Muslim Aid UK asal Inggris.
"Masalah pengungsi Rohingya bukan tanggung jawab kami, melainkan kewajiban Pemerintah Myanmar untuk mengurus mereka," ujar Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, seperti dikutip Aljazeera, Jumat (3/8/2012).
Ketiga LSM itu dilarang membantu puluhan ribu pengungsi Rohingya melarikan diri dari kekerasan di Myanmar. Padahal, para pengungsi di sana berharap dapat menyeberangi perbatasan agar terbebas dari penganiayaan.
“Beberapa organisasi seperti MSF, ACF, serta Muslim Aid UK telah diminta menghentikan pelayanan di daerah Cox's Bazaar yang berbatasan dengan Myanmar,” ujar pejabat administrasi setempat, Joynul Bari.
Sementara Kepala Muslim Aid UK di Banglades, Obaidur Rahman membenarkan informasi bahwa lembaganya telah menghentikan layanan, menyusul perintah dari Pemerintah Bangladesh.
Selama ini, tiga organisasi tersebut memberikan layanan kesehatan, pelatihan, makanan, dan minuman kepada para pengungsi yang tinggal di Cox's Bazaar sejak awal 1990-an. MSF telah mendirikan sebuah klinik tak jauh dari kamp pengungsi Rohingya yang mampu melayani hingga 100.000 orang.
Pemerintah Bangladesh menyampaikan, sekitar 300.000 warga Rohingya tinggal di Bangladesh. Rombongan pengungsi telah menjadi penduduk mayoritas kawasan Cox's Bazaar. Hanya sekitar 30.000 orang dari mereka yang terdaftar dan tinggal di dua kamp pengungsi yang dikelola Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Untuk mengatasi luapan pengungsi, Pemerintah Bangladesh juga menyuruh beberapa kapal yang mengangkut ratusan pengungsi Rohingya untuk kembali. Langkah itu tetap dilakukan Pemerintah Banglades meskipun ada desakan dari Amerika Serikat (AS) dan organisasi hak asasi manusia agar negara itu mau menerima pengungsi Rohingya.
"Masalah pengungsi Rohingya bukan tanggung jawab kami, melainkan kewajiban Pemerintah Myanmar untuk mengurus mereka," ujar Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, seperti dikutip Aljazeera, Jumat (3/8/2012).
Ketiga LSM itu dilarang membantu puluhan ribu pengungsi Rohingya melarikan diri dari kekerasan di Myanmar. Padahal, para pengungsi di sana berharap dapat menyeberangi perbatasan agar terbebas dari penganiayaan.
“Beberapa organisasi seperti MSF, ACF, serta Muslim Aid UK telah diminta menghentikan pelayanan di daerah Cox's Bazaar yang berbatasan dengan Myanmar,” ujar pejabat administrasi setempat, Joynul Bari.
Sementara Kepala Muslim Aid UK di Banglades, Obaidur Rahman membenarkan informasi bahwa lembaganya telah menghentikan layanan, menyusul perintah dari Pemerintah Bangladesh.
Selama ini, tiga organisasi tersebut memberikan layanan kesehatan, pelatihan, makanan, dan minuman kepada para pengungsi yang tinggal di Cox's Bazaar sejak awal 1990-an. MSF telah mendirikan sebuah klinik tak jauh dari kamp pengungsi Rohingya yang mampu melayani hingga 100.000 orang.
Pemerintah Bangladesh menyampaikan, sekitar 300.000 warga Rohingya tinggal di Bangladesh. Rombongan pengungsi telah menjadi penduduk mayoritas kawasan Cox's Bazaar. Hanya sekitar 30.000 orang dari mereka yang terdaftar dan tinggal di dua kamp pengungsi yang dikelola Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Untuk mengatasi luapan pengungsi, Pemerintah Bangladesh juga menyuruh beberapa kapal yang mengangkut ratusan pengungsi Rohingya untuk kembali. Langkah itu tetap dilakukan Pemerintah Banglades meskipun ada desakan dari Amerika Serikat (AS) dan organisasi hak asasi manusia agar negara itu mau menerima pengungsi Rohingya.
()
