China dirikan garnisun militer
Selasa, 24 Juli 2012 - 09:18 WIB
China dirikan garnisun militer
A
A
A
Sindonews.com - China akan mendirikan garnisun militer di kawasan pulau sengketa di Laut China Selatan. Langkah ini bakal memperkeruh ketegangan antara Beijing dengan negara-negara tetangga.
Provokasi baru itu ditegaskan Kementerian Pertahanan China kemarin. Pasukan China bakal menjalankan operasi penjagaan pertahanan dari Pulau Sansha hingga Paracel, dua pulau di Laut China Selatan diklaim Negeri Tirai Bambu itu dan Vietnam. Pembentukan garnisun atau kelompok pasukan yang ditempatkan di suatu tempat itu telah disepakati oleh Komisi Militer Pusat.
“Garnisun itu bakal bertanggungjawab dalam hal mobilisasi pertahanan nasional di wilayah Sansha dan aktivitas pasukan cadangan,” demikian keterangan Kementerian Pertahanan China di kutip AFP.
Seperti dilaporkan kantor berita Xinhua, garnisun di Sansha memiliki misi memobilisasi pertahanan negara, menjaga, dan mendukung layanan warga setempat di saat terjadi bencana. Garnisun ini juga akan melakukan berbagai misi militer.
Sebenarnya Sansha tidak memiliki banyak penduduk namun wilayah administratif Sansha meliputi kawasan perairan luas di Laut China Selatan yang diklaim China. Kementerian Pertahanan tidak me nyebutkan kapan garnisun itu didirikan.
Selain pembentukan garnisun, China juga merencanakan pembangunan infrastruktur di kota Sansha, seperti menara suara, stasiun radio, gudang pasokan bahan pangan, dan pelabuhan kecil.
“Kita berencana berlayar secara teratur ke Sansha dalam waktu dekat ini. Kami akan membuat mekanisme pelayaran setiap hari,” kata Zhang Wei, kepala divisi supervisi kapal dari Administrasi Keselamatan Maritim, dikutip Reuters. Tetapi, pergerakan kemarkas pasukan ke Kepulauan Paracel sepertinya untuk memprvokasi Hanoi.
Pergerakan pasukan Beijing pada bulan lalu ke Sansha yang dianggap sebagai pusat pemerintahan untuk Kepulauan Paracel dan Spartly itu memicu demonstrasi pada Minggu (22/7) di ibukota Vietnam. China mengambil alih Kepulauan Paracels secara penuh pada 1974 setelah terlibat sengketa laut dengan Vietnam.
Keputusan China meningkatkan status administratif Sansha diprotes oleh Vietnam. Hanoi menyebut tindakan China melanggar hukum dan melanggar wilayah distrik yang masuk wilayah mereka.
Sementara, pengumuman pembentukan garnisun itu terjadi setelah protes diplomatik yang dilancarkan Filipina kepada China atas pendirian kota Sansha. “Protes Filipina itu karena perluasan yurisdiksi yang melanggar kedaulatan teritorial Filipina di Kelompok Pulau Kalayaan dan Bajo de Masinloc,” demikian isi protes Manila.
Wali Kota Kalayaan Mayor Eugenio Bitoonon Jr mengatakan, permukiman Filipina di kepulauan yang diper sengkatan itu telah diresmikan sejak 1978. Dia mengungkapkan pemerintahannya terdiri dari 95 pulau, tetapi beberapa wilayah telah dikuasai oleh Vietnam, China, dan Malaysia.
“Dari 95 pulau, kita hanya menguasai 41,” tuturnya dikutip GMANews. Bito-onon mengatakan, dia berharap Filipina dan China dapat mencapai kesepakatan untuk bekerja sama. “Kota Kalayaan hanya memiliki satu desa, Barangay Pag-asa dengan penduduk 250 orang,” katanya.
Dia menjelaskan, Kalayaan merupakan kota terkecil di Filipina. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan dan pemandu wisata. Perairan dan pulau-pulau di Laut Cina Selatan diyakini memiliki cadangan minyak dan gas besar dan menjadi sengketa China, Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Taiwan.
Provokasi baru itu ditegaskan Kementerian Pertahanan China kemarin. Pasukan China bakal menjalankan operasi penjagaan pertahanan dari Pulau Sansha hingga Paracel, dua pulau di Laut China Selatan diklaim Negeri Tirai Bambu itu dan Vietnam. Pembentukan garnisun atau kelompok pasukan yang ditempatkan di suatu tempat itu telah disepakati oleh Komisi Militer Pusat.
“Garnisun itu bakal bertanggungjawab dalam hal mobilisasi pertahanan nasional di wilayah Sansha dan aktivitas pasukan cadangan,” demikian keterangan Kementerian Pertahanan China di kutip AFP.
Seperti dilaporkan kantor berita Xinhua, garnisun di Sansha memiliki misi memobilisasi pertahanan negara, menjaga, dan mendukung layanan warga setempat di saat terjadi bencana. Garnisun ini juga akan melakukan berbagai misi militer.
Sebenarnya Sansha tidak memiliki banyak penduduk namun wilayah administratif Sansha meliputi kawasan perairan luas di Laut China Selatan yang diklaim China. Kementerian Pertahanan tidak me nyebutkan kapan garnisun itu didirikan.
Selain pembentukan garnisun, China juga merencanakan pembangunan infrastruktur di kota Sansha, seperti menara suara, stasiun radio, gudang pasokan bahan pangan, dan pelabuhan kecil.
“Kita berencana berlayar secara teratur ke Sansha dalam waktu dekat ini. Kami akan membuat mekanisme pelayaran setiap hari,” kata Zhang Wei, kepala divisi supervisi kapal dari Administrasi Keselamatan Maritim, dikutip Reuters. Tetapi, pergerakan kemarkas pasukan ke Kepulauan Paracel sepertinya untuk memprvokasi Hanoi.
Pergerakan pasukan Beijing pada bulan lalu ke Sansha yang dianggap sebagai pusat pemerintahan untuk Kepulauan Paracel dan Spartly itu memicu demonstrasi pada Minggu (22/7) di ibukota Vietnam. China mengambil alih Kepulauan Paracels secara penuh pada 1974 setelah terlibat sengketa laut dengan Vietnam.
Keputusan China meningkatkan status administratif Sansha diprotes oleh Vietnam. Hanoi menyebut tindakan China melanggar hukum dan melanggar wilayah distrik yang masuk wilayah mereka.
Sementara, pengumuman pembentukan garnisun itu terjadi setelah protes diplomatik yang dilancarkan Filipina kepada China atas pendirian kota Sansha. “Protes Filipina itu karena perluasan yurisdiksi yang melanggar kedaulatan teritorial Filipina di Kelompok Pulau Kalayaan dan Bajo de Masinloc,” demikian isi protes Manila.
Wali Kota Kalayaan Mayor Eugenio Bitoonon Jr mengatakan, permukiman Filipina di kepulauan yang diper sengkatan itu telah diresmikan sejak 1978. Dia mengungkapkan pemerintahannya terdiri dari 95 pulau, tetapi beberapa wilayah telah dikuasai oleh Vietnam, China, dan Malaysia.
“Dari 95 pulau, kita hanya menguasai 41,” tuturnya dikutip GMANews. Bito-onon mengatakan, dia berharap Filipina dan China dapat mencapai kesepakatan untuk bekerja sama. “Kota Kalayaan hanya memiliki satu desa, Barangay Pag-asa dengan penduduk 250 orang,” katanya.
Dia menjelaskan, Kalayaan merupakan kota terkecil di Filipina. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan dan pemandu wisata. Perairan dan pulau-pulau di Laut Cina Selatan diyakini memiliki cadangan minyak dan gas besar dan menjadi sengketa China, Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Taiwan.
()
