Pemilu Myanmar demokratis, AS longgarkan sanksi

Sindonews.com - Terbukti sukses menyelengarakan pemilu yang demokratis, Amerika Serikat (AS) akhirnya mengurangi sanksi keuangan dan investasi terhadap Myanmar.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton mengatakan bahwa AS mulai memberikan kelonggaran atas pelarangan ekspor jasa keuangan dan juga investasi. Dalam rangka mempercepat proses modernisasi dan juga reformasi politik di Myamar," ungkap Hillary seperti diberitakan dalam Jagran, Kamis (5/4/2012)

Pemilu adalah sebuah langkah penting bagi transformasi demokrasi di Myanmar. Pemerintah AS telah berkomitmen membantu Myanmar untuk terus melakukan perubahan agar menjadi lebih demokratis.

AS juga telah menghapuskan larangan sejumlah pejabat dan anggota parlemen Myanmar untuk mendapatkan visa kunjungan ke AS. Peningkatan hubungan antara AS dan Myanmar akan diperkuat, dalam waktu dekat AS akan mencalonkan seorang duta besar untuk Myanmar. Duta besar ini akan menjalankan misi kenegaraan USAID dan misi pembangunan dari UNDP.

Pemilu parlemen Myanmar diadakan pada Minggu 1 April. Pemimpin kelompok oposisi Aung San Suu Kyi memenangkan 43 dari 45 kursi yang tersedia di parlemen.