UE desak Maladewa segera gelar Pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Uni Eropa (UE) mendesak Maladewa untuk melakukan pemilihan untuk memilih Presiden pengganti Mohamed Nasheed, yang di kudeta minggu lalu.
Hari ini delegasi UE mengelar pertemuan dengan anggota parlemen dari partai Maldivian Democratic Party, Maria Ahmed Didi di Maladewa.
Dalam pertemuan itu delegasi UE mendesak Maladewa mengadakan pemilu untuk mengakhiri krisis yang terjadi.
"Bahkan partai lain di Maladewa mendukung rencana positif ini. Berarti tidak ada yang menginginkan kekosongan sampai pemilu tahun 2013 mendatang," ungkap Didi seperti dikutip dalam Xinhuanet.com, Rabu (15/2/2012).
Anggota parlemen Maladewa mengatakan bahwa pergantian presiden bukanlah keinginan rakyat, hal ini merupakan aksi yang didalangi oleh militer Maladewa.
Selasa 9 Februari 2012, Presiden, Mohamed Nasheed dipaksa keluar dengan mengunakan todongan senjata oleh perwira polisi dan militer yang memberontak serta mengancam akan memicu kerusuhan kalau ia tak meletakkan jabatan presiden.
Sebelumnya pada tanggal 16 Januari, Nasheed telah memerintahkan kepada militer untuk menangkap kepala pengadilan militer dan mengatakan bahwa kepala pengadilan militer telah menghalangi proses penyidikan korupsi jutaan dolar dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh mantan Presiden Maladewa Maumoon Abdul Gayoom.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amerika Serikat (AS) datang ke Maladewa minggu lalu untuk meninjau keadaan.(azh)
Hari ini delegasi UE mengelar pertemuan dengan anggota parlemen dari partai Maldivian Democratic Party, Maria Ahmed Didi di Maladewa.
Dalam pertemuan itu delegasi UE mendesak Maladewa mengadakan pemilu untuk mengakhiri krisis yang terjadi.
"Bahkan partai lain di Maladewa mendukung rencana positif ini. Berarti tidak ada yang menginginkan kekosongan sampai pemilu tahun 2013 mendatang," ungkap Didi seperti dikutip dalam Xinhuanet.com, Rabu (15/2/2012).
Anggota parlemen Maladewa mengatakan bahwa pergantian presiden bukanlah keinginan rakyat, hal ini merupakan aksi yang didalangi oleh militer Maladewa.
Selasa 9 Februari 2012, Presiden, Mohamed Nasheed dipaksa keluar dengan mengunakan todongan senjata oleh perwira polisi dan militer yang memberontak serta mengancam akan memicu kerusuhan kalau ia tak meletakkan jabatan presiden.
Sebelumnya pada tanggal 16 Januari, Nasheed telah memerintahkan kepada militer untuk menangkap kepala pengadilan militer dan mengatakan bahwa kepala pengadilan militer telah menghalangi proses penyidikan korupsi jutaan dolar dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh mantan Presiden Maladewa Maumoon Abdul Gayoom.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amerika Serikat (AS) datang ke Maladewa minggu lalu untuk meninjau keadaan.(azh)
()