Kisruh Politik Malaysia Berlanjut, Muhyiddin Jadi PM Baru Malaysia

KUALA LUMPUR - Percaturan politik Malaysia terus diwarnai kejutan. Setelah pekan lalu Mahathir Mohamad mundur dari jabatan Perdana Menteri (PM), kini kejutan baru muncul dengan diangkatnya Muhyiddin Yassin sebagai PM baru di negeri jiran itu.

Muhyidin adalah politisi senior Malaysia yang juga Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) yang didirikannya bersama Mahatir Mohamad. Atas penunjukan “mitra”-nya itulah Mahathir mengaku kecewa karena merasa dikhianati oleh anggota parlemen yang semula mendukungnya.

Penunjukan Muhyidin sebagai PM oleh Yang Dipertuan Agong (YDPA) Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin al-Mustafa Billah Shah juga sekaligus mengubur impian Anwar Ibrahim yang sebelumnya dijanjikan jabatan oleh Mahathir saat dilantik sebagai PM dua tahun silam. Seperti diketahui, Mahathir kala itu menyatakan akan menyerahkan posisi PM kepada Anwar yang sama-sama berjuang di koalisi Pakatan Harapan.

Kemarin Muhyiddin Yassin dilantik dan mengucapkan sumpah di depan Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Muhyiddin menjadi orang yang mendapat kepercayaan dari mayoritas parlemen setelah Raja Abdullah bertemu dengan 222 anggota parlemen dan lusinan politisi.

Pria berdarah Bugis itu mendapat dukungan dari anggota PPBM, Barisan Nasional, dan PAS. Partai Koalisi GPS yang menguasai Sarawak juga mendukung mantan wakil perdana menteri yang dipecat Najib Razak pada 2015 itu akibat mempertanyakan sejumlah uang yang disetorkan 1MDB.

Sejauh ini tidak diketahui berapa jumlah anggota parlemen yang mendukungnya. Namun Pengawas Keuangan Keluarga dan Rumah Tangga Kerajaan Malaysia Ahmad Fadil Shamsuddin mengatakan, Raja Abdullah memutuskan memberikan amanah itu kepada Muhyiddin karena dia mendapatkan suara mayoritas.

"Karena itu Raja memilih Muhyiddin sebagai PM sesuai dengan Pasal 40 (2) (a) dan 43 (2) (a) Konstitusi Federal," katanya seperti dikutip Channel News Asia.

“Raja mengatakan pelantikan tidak dapat ditunda demi kesejahteraan rakyat dan bangsa. Raja juga percaya ini adalah keputusan terbaik bagi semuanya," tegas Fadil.

Muhyiddin pun memanjatkan syukur karena berhasil diberi amanah menjadi PM kedelapan Malaysia oleh Raja Abdullah. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukungnya, baik secara moril ataupun materiil, dan berharap seluruh rakyat Malaysia akan menerima keputusan yang ditetapkan Raja.

Akan tetapi keputusan tersebut tidak dapat diterima Mahathir yang mencoba menemui Raja Malaysia, tetapi ditolak kemarin. Dia menilai Muhyiddin tidak memiliki cukup dukungan yang diperlukan untuk menjadi seorang PM. Mahatir pun mengatakan bahwa partai koalisi Pakatan Harapan (PH) akan meminta parlemen melakukan pertemuan mendesak.

“Itulah situasinya sekarang. Saya tidak dapat berkomunikasi dengan Istana Kerajaan Malaysia,” katanya. Mahathir kembali menegaskan bahwa PH mendominasi parlemen dengan 114 dari 222 anggota. "Tapi tampaknya itu diabaikan," cetus Mahathir. Dia juga membantah PPBM mendukung Muhyiddin menjadi PM.

Dia mengatakan, sesuai dengan Konstitusi Federal, Raja Malaysia dapat menunjuk seorang yang dipercaya mendapat dukungan mayoritas. Namun jika PM ditolak di parlemen, ia tidak dapat memegang jabatan itu. Menurut Mahathir, fenomena ini aneh karena hasil pemilihan umum (pemilu) dimenangi dirinya.

Mahathir mengaku saat ini masih memerintah mayoritas kelompok di parlemen. Sedikitnya 114 anggota parlemen telah mendukungnya. Semuanya memiliki kekuatan untuk menandatangani deklarasi undang-undang. Dia mengaku merasa dikhianti Muhyiddin yang dianggapnya sudah merencanakan ini sejak lama.

“Langkah selanjutnya adalah apakah kita dapat menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepadanya? Parlemen dapat memboikot pemerintah baru sehingga nanti akan tampak dia tidak didukung,” katanya.

"Aku merasa dikhianati oleh Muhyiddin. Dia sudah mengerjakan ini sejak lama dan sekarang dia telah berhasil," lanjutnya.

Satu dari 114 anggota parlemen yang diklaim mendukung Mahathir ialah Jeffrey Kitingan, presiden STAR Sabah. anggota Parlemen Bukit Gantang, Abu Hussin Hafiz juga sempat dikabarkan mendukungnya. Namun Hussin memverifikasi kabar itu dan mengatakan tidak mendukung Mahathir, melainkan Muhyiddin.

Rais, seorang mantan menteri hukum dari partai koalisi Barisan Nasional (BN), mengatakan Konstitusi Federal menetapkan bahwa Raja Malaysia dapat menunjuk seorang PM setelah dia merasa puas dengan keputusan parlemen. "Tidak perlu baginya mengonfirmasi kembali angka-angka secara individual," katanya.

Mahathir pun mundur dari jabatan PM pada Senin (24/2). Dia mengaku tidak lagi merasa selaras dengan partai koalisi PH yang dia anggap sebagian anggotanya bersekongkol dengan oposisi, yakni UMNO. Saat itu sebagian besar kubu politik di Malaysia telah mendukung Mahathir untuk tetap menjadi PM.

Partai bentukan Mahathir PPBM pun menyatakan keluar dari PH kemarin. Tak lama berselang, Mahathir juga keluar dari PPBM. Menteri Keuangan (Menkeu) Malaysia Lim Guan Eng mengatakan Mahathir tidak keluar karena didasari ingin mengalahkan Anwar, tetapi karena muak dengan sejumlah anggota PH yang disebut berkhianat.

Makin Sengit

Pengamat hubungan internasional Dinna Prapto Raharja berpendapat, kisruh politik di Malaysia diyakini masih akan berlangsung kendati Raja telah mengangkat Muhyidin Yassin sebagai PM. Menurutnya ada beberapa poin yang membuat krisis politik berkepanjangan.

Pertama, rakyat sebelumnya punya mimpi bahwa Malaysia melangkah lebih demokratis saat Mahathir Mohamad membentuk partai sendiri dan bergabung dengan Anwar Ibrahim memenangi pemilu pada 2018 lalu. Namun mereka merasa kecewa karena proses penunjukan PM baru dinilai tidak demokratis.

Kedua, kata Dinna, para pendukung monarki tersinggung dengan gerakan #notmypm di media sosial yang dianggap tidak memercayai Raja dan berpotensi makar.
"Benturan seperti ini tentu menciptakan perpecahan dalam masyarakat dan berpotensi menciptakan destabilitasi politik," ulas Dinna.

Faktor ketiga, menurut Dinna, baik Mahathir Mohammad maupun Anwar Ibrahim dapat diartikan berpisah jalan dan UMNO pun terlihat tidak solid karena adanya pecahan partai tersebut yang menjadi pendukung Mahathir Mohamad. Dengan demikian perdana menteri terpilih Muhyiddin Yassin yang dipilih Raja dianggap bukan pemimpin yang didukung mayoritas parlemen. Padahal selama pemilu belum digelar ulang maka komposisi partai masih tetap relatif sama kuat antara kubu Mahathir dan Anwar.

“Saat ini yang terjadi adalah pertarungan antara Mahathir, Anwar dan kekuatan monarki karena Muhyiddin dianggap sebagai pilihan Raja," kata dia. (Muh Shamil/Berlianto)