Mereka yang Menangi Pemilu tapi Dituding Berkarakter Diktator

DUNIA politik internasional diwarnai dengan tren munculnya beberapa pemimpin yang lekat dengan label diktator. Padahal mereka terpilih melalui sistem pemilihan umum (pemilu) demokratis. Siapa saja mereka?

1. Donald Trump
Donald Trump, yang diusung oleh Partai Republik, menang pada pilpres Amerika Serikat tahun 2016. Begitu terpilih, Trump langsung mengeluarkan pernyataan kontroversial yang semakin mengesankannya sebagai diktator.Di antaranya, rencana membangun tembok perbatasan Meksiko-Amerika Serikat dan kebijakan luar negeri Korea Utara dan Afghanistan yang memicu perang. Kemudian reformasi pajak, arogan pada media yang mengkritiknya, ketidakpercayaannya pada fenomena perubahan iklim, hingga pengakuan Trump atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel.
2. Jair Bolsonaro
Calon presiden Brasil dari Partai Sosial Liberal, Jair Bolsonaro, menang atas calon presiden Partai Buruh, Fernando Haddad dalam Pilpres 2018. Kabarnya, timses Bolsonaro menggunakan strategi menyebarkan berita hoaks soal hantu komunis dalam kemenangan ini. Strategi Bolsonaro di Pilpres ini dipaparkan oleh asisten profesor The School of Information Science The University of Kentucky, David Nemer dalam, laporannya di The Guardian.

Bolsonaro diketahui merupakan kandidat dari mantan militer. Kesan diktator itu muncul setelah ia merencanakan kembali pemberlakuan sistem hukum yang keras dengan kebijakan hukuman mati di Brasil.
3. Rodrigo Duterte



Rodrigo 'Digong' Duterte, memenangi Pemilu Filipina tahun 2016. Dia mengalahkan pesaing terberatnya, Manuel Roxas. Duterte dikesankan sebagai seorang diktator setelah berjanji akan membunuh ribuan penjahat dan menangkap wartawan pengkritiknya, Pemred Rappler, Maria Ressa.

4. Vladimir Putin
Pada 18 Maret 2018, Putin terpilih kembali untuk masa jabatan keempatnya sebagai presiden Rusia dalam Pilpres 2018 dengan meraih sekitar 75% suara. Dengan masa jabatan enam tahun yang baru, dia tetap menjabat setidaknya sampai tahun 2024.
Putin telah memimpin negara ini lebih lama dari Leonid Brezhnev, pemimpin Soviet paling terkenal karena stagnasi negara tersebut pada akhir tahun 1970-an dan 1980-an. Selama lebih dari 18 tahun berkuasa, Putin telah berhasil melawan kritikusnya di dalam dan di luar negeri.

5. Recep Tayyip Erdogan



Recep Tayyip Erdogan memenangkan pemilihan presiden Turki 2018 dan menahbiskannya dirinya sebagai pemimpin berkuasa selama hampir 20 tahun. Erdogan akan memimpin hingga 2023.

Di mata pembencinya, kepemimpinan Erdogan dianggap menyeret Turki ke jurang otoriter layaknya Sultan Ottoman. Selama menjabat, Erdogan membungkam pers dan merepresi oposisi. Tak cuma memenjarakan para wartawannya, 155 media pun ditutup.

Pemerintahan Erdogan juga mengontrol media sosial. Lebih dari 100.000 laman media sosial diblokir pemerintah. Terhadap para tokoh oposisi, Erdogan bersikap keras. Tak cuma di dalam negeri, mereka yang tinggal di sejumlah negara ikut terkena imbas kebijakan represifnya.

6. Hugo Chavez



Pada 1998, rakyat Venezuela memilih tokoh politik kiri Hugo Chavez sebagai presiden. Mulanya Chavez mendapatkan dukungan besar dari rakyatnya karena kebijakannya yang membela kaum terpinggirkan. Selain itu, sikap keras Chavez kepada Amerika Serikat dipandang sebagai bukti visi politiknya yang progresif.
Sayang, pada 2004, kesan kediktatoran Chavez muncul karena dia menolak referendum tentang dirinya. Bahkan para demonstran yang memprotes sikap Chavez sempat mendapatkan kekerasan dari aparat militer. Tampuk kekuasaan Chavez tak tergoyangkan hingga akhirnya ia wafat pada 5 Maret 2013.

7. Nicolas Maduro



Estafet kepemimpinan di Venezuela pasca Chavez beralih ke tangan Nicolas Maduro Moros, yang diusung oleh Partai Sosialis Bersatu. Namun rupanya gaya kepemimpinan Maduro tak jauh berbeda dengan Chavez. Setidaknya begitulah pandangan sejumlah pengamat internasional.

Maduro juga dikesankan sebagai pemimpin diktator sesudah tak bisa mengatasi sejumlah krisis ekonomi di Venezuela. Maduro melalui aparatnya melakukan sejumlah tindak kekerasan terhadap para demonstran yang memintanya mundur pada 2018.