KIBBM Tolak Tegas Kesepakatan Abad Ini Trump
KIBBM Tolak Tegas Kesepakatan Abad Ini Trump
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis (KIBBM) menolak kesepakatan abad ini yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, akhir Januari 2020 lalu. Menurut KIBBM, hal itu adalah sebuah kebohongan atas nama kesepakatan dan persekongkolan antara Israel dengan Trump.( Baca juga: OKI Tegaskan Tolak Rencana Perdamaian Timur Tengah AS )
KIBBM menyatakan, poin krusial dalam kesepakatan itu, yang mengusik perdamaian adalah penawaran Trump untuk membeli kota al-Quds atau Baitul Maqdis senilai USD50 miliar, kemudian memberikan seutuhnya kepada Israel untuk dijadikan ibu kota. Selain itu, proposal Trump ini juga akan menghapus hak kembali bagi enam juta pengungsi Palestina ke tanah air mereka.
Kelompok itu kemudian menyampaikan enam poin terkait dengan peluncuran kesepakatan abad ini. Pertama, sikap diam dan membiarkan persoalan penjajahan yang terjadi di Palestina, bertentangan dengan jati diri bangsa dan menyalahi amanat Pembukaan UUD 1945.
"Maka merupakan kewajiban nasional, bagi setiap elemen bangsa baik di semua lembaga pemerintahan maupun rakyat, untuk menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan hak-hak penuh kemerdekaan Palestina," kata KIBBM dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Senin (10/2/2020).
Kedua, apa yang dilakukan Trump dan Israel merupakan pelanggaran HAM dan pembangkangan atas upaya perdamaian oleh berbagai lembaga internasional yang didukung oleh mayoritas negara-negara dunia, seperti PBB, OKI, dan lain-lain. Terlebih lagi sikap mengabaikan kemerdekaan Palestina, bertentangan dengan amanah Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung.
Ketiga, mengapresiasi sikap Pemerintah Indonesia dalam forum OKI, serta mendesak Pemerintah Indonesia untuk bersikap lebih tegas lagi dalam membela kemerdekaan Palestina. Juga melawan upaya merusak perdamaian dunia oleh Trump dan Israel.
"Bahkan Indonesia harus menjadi pusat perjuangan Palestina di kawasan Asia Tenggara karena terkait posisinya sebagai pemimpin ASEAN dan negeri muslim terbesar di dunia," ungkapnya.
Keempat, tidak pantas Trump, Israel, dan sekutunya membicarakan perdamaian sementara pelanggaran-pelanggaran pemukiman Israel di wilayah Palestina dan blokade Gaza tidak dihentikan. “Sebagaimana tidak ada perdamaian hakiki sebelum hak kembali enam juta pengungsi Palestina terwujud dengan pulang ke tanah air mereka," sambungnya. (Baca juga: Pengamat: Israel Korbankan Keamanan Jika Aneksasi Wilayah Palestina)
Kelima, KIBBM mengutuk segala bentuk normalisasi hubungan dengan Israel di segala aspek, karena hal tersebut merupakan dukungan terhadap kejahatan, pelanggaran dan penjajahan Israel serta mengkhianati perjuangan rakyat Palestina yang menjaga situs-situs suci di sana.
Terakhir, keenam adalah menyerukan kepada berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat baik lembaga maupun tokoh mengesampingkan berbagai perselisihan dan berdiri satu barisan membela Palestina untuk merdeka dengan Ibu Kota al-Quds.( Baca juga: Hamas Serukan Persatuan Palestina Lawan Kesepakatan Abad Ini AS )
KIBBM menyatakan, poin krusial dalam kesepakatan itu, yang mengusik perdamaian adalah penawaran Trump untuk membeli kota al-Quds atau Baitul Maqdis senilai USD50 miliar, kemudian memberikan seutuhnya kepada Israel untuk dijadikan ibu kota. Selain itu, proposal Trump ini juga akan menghapus hak kembali bagi enam juta pengungsi Palestina ke tanah air mereka.
Kelompok itu kemudian menyampaikan enam poin terkait dengan peluncuran kesepakatan abad ini. Pertama, sikap diam dan membiarkan persoalan penjajahan yang terjadi di Palestina, bertentangan dengan jati diri bangsa dan menyalahi amanat Pembukaan UUD 1945.
"Maka merupakan kewajiban nasional, bagi setiap elemen bangsa baik di semua lembaga pemerintahan maupun rakyat, untuk menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan hak-hak penuh kemerdekaan Palestina," kata KIBBM dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Senin (10/2/2020).
Kedua, apa yang dilakukan Trump dan Israel merupakan pelanggaran HAM dan pembangkangan atas upaya perdamaian oleh berbagai lembaga internasional yang didukung oleh mayoritas negara-negara dunia, seperti PBB, OKI, dan lain-lain. Terlebih lagi sikap mengabaikan kemerdekaan Palestina, bertentangan dengan amanah Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung.
Ketiga, mengapresiasi sikap Pemerintah Indonesia dalam forum OKI, serta mendesak Pemerintah Indonesia untuk bersikap lebih tegas lagi dalam membela kemerdekaan Palestina. Juga melawan upaya merusak perdamaian dunia oleh Trump dan Israel.
"Bahkan Indonesia harus menjadi pusat perjuangan Palestina di kawasan Asia Tenggara karena terkait posisinya sebagai pemimpin ASEAN dan negeri muslim terbesar di dunia," ungkapnya.
Keempat, tidak pantas Trump, Israel, dan sekutunya membicarakan perdamaian sementara pelanggaran-pelanggaran pemukiman Israel di wilayah Palestina dan blokade Gaza tidak dihentikan. “Sebagaimana tidak ada perdamaian hakiki sebelum hak kembali enam juta pengungsi Palestina terwujud dengan pulang ke tanah air mereka," sambungnya. (Baca juga: Pengamat: Israel Korbankan Keamanan Jika Aneksasi Wilayah Palestina)
Kelima, KIBBM mengutuk segala bentuk normalisasi hubungan dengan Israel di segala aspek, karena hal tersebut merupakan dukungan terhadap kejahatan, pelanggaran dan penjajahan Israel serta mengkhianati perjuangan rakyat Palestina yang menjaga situs-situs suci di sana.
Terakhir, keenam adalah menyerukan kepada berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat baik lembaga maupun tokoh mengesampingkan berbagai perselisihan dan berdiri satu barisan membela Palestina untuk merdeka dengan Ibu Kota al-Quds.( Baca juga: Hamas Serukan Persatuan Palestina Lawan Kesepakatan Abad Ini AS )
(esn)
Explore More