Pengamat: Israel Korbankan Keamanan Jika Aneksasi Wilayah Palestina

Minggu, 09 Februari 2020 - 23:00 WIB
Pengamat: Israel Korbankan...
Pengamat: Israel Korbankan Keamanan Jika Aneksasi Wilayah Palestina
A A A
TEL AVIV - Sejumlah pengamat Israel dan Palestina menuturkan, keamanan Israel akan beresiko jika menganeksasi permukiman di wilayah Palestina. Berdasarkan rancangan perdamaian Timur Tengah Amerika Serikat (AS), Israel "diizikan" untuk menganeksasi wilayah Tepi Barat, Palestina.

Rencana perdamaian Timur Tengah, yang dipresentasikan oleh Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di Gedung Putih beberapa waktu lalu, memberikan Palestina otonomi terbatas di beberapa bagian Tepi Barat dan memungkinkan Israel untuk mencaplok semua pemukiman di sana.

Nadav Tamir, mantan penasihat kebijakan untuk Presiden Israel, Shimon Peres mengatakan aneksasi wilayah Palestina hanya akan membahayakann keamanan Israel. "Aneksasi akan menyeret pasukan keamanan kami ke situasi yang tidak akan membawa keamanan, tetapi stabilitas lebih rendah,” kata Tamir, seperti dilansir Al Arabiya.

Hal senada disampaikan oleh Salim Munayer, pendiri Musalaha, sebuah organisasi nirlaba yang mempromosikan rekonsiliasi antara Palestina dan Israel.

Mantan anggota parlemen Israel, Ksenia Svetlova mempertanyakan apakah Netanyahu akan melanjutkan pencaplokan sepihak wilayah Palestina, mengingat dia tidak melakukan hal itu selama tahun-tahun, dalam periode jabatan sebelumnya.

"Meninggalkan semua permukiman yang ada akan hampir tidak menjamin keamanan Israel. Akan sangat sulit untuk melindungi mereka. Dan, jika tidak akan ada rekonsiliasi nyata, juga tidak akan ada keamanan nyata," ucapnya.

Tapi, pernyataan berbeda disampaikan mantan Wakil Penasihat Keamanan Nasional Israel untuk Kebijakan Luar Negeri, Orna Mizrahi. Dia mengatakan pencaplokan tidak akan berdampak pada keamanan Israel.

“Aneksasi tidak memiliki koneksi ke aspek keamanan. Keamanan Israel tetap dipertahankan selama Angkatan Pertahanan Israel (IDF) mengendalikan Tepi Barat. Itu tidak memiliki koneksi ke status hukum pemukiman," kata Mizrahi.
(esn)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7513 seconds (0.1#10.140)